Pos Indonesia Dapat Tugas Khusus dari Menkominfo, Ini Rinciannya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjuk PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara Dinas Pos lainnya.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 08 Feb 2024, 18:00 WIB
Diterbitkan 08 Feb 2024, 18:00 WIB
Menkominfo Tinjau Media Center KTT ASEAN
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam kolaborasinya dengan pemerintah, Pos Indonesia telah berperan mendistribusikan vaksin Covid-19, bantuan sosial (bansos) cadangan, membangun nusantara logistics hub di IKN, serta menjadi distribusi logistik pemilu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjuk PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara Dinas Pos lainnya. Merujuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/2023, Pos Indonesia akan berperan untuk mendistribusikan logistik dinas dan menjamin standar kualitas pengiriman.

Di sisi lain, BUMN logistik ini pun diharapkan mampu menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Perusahaan logistik milik negara ini pun didorong untuk menyelenggarakan layanan pos universal di 2.400 kecamatan dan mendukung penyediaan layanan kurir maupun logistik bagi pemerintah.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam kolaborasinya dengan pemerintah, Pos Indonesia telah berperan mendistribusikan vaksin Covid-19, bantuan sosial (bansos) cadangan, membangun nusantara logistics hub di IKN, serta menjadi distribusi logistik pemilu.

 

"Pos Indonesia sudah memenuhi standar, mulai dari sisi ketersediaan gerai, jangkauan layanan, sampai penanganan risiko. Kami harap agar seluruh instansi bisa memanfaatkan ini agar kita semakin kuat," kata Menkominfo Budi Arie dalam pernyataan tertulis, Kamis (8/2/2024).

 

Pos Indonesia, sambung Budi, menjadi jasa pengiriman terintegrasi yang mempunyai cakupan luas. Pos Indonesia pun berkontribusi dalam mendongkrak biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga ditargetkan biaya logistik pada 2045 mencapai 9 persen terhadap PDB.

Direktur Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menambahkan, pihaknya akan menjalankan peran dan tugasnya secara optimal seiring dengan penunjukannya sebagai penyelenggara dinas pos.

Bantu UMKM

Sebelumnya, Kemenkominfo telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3/2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya atau penyelenggaraan pos yang bersifat kedinasan dan nonkomersial untuk kepentingan negara. Peraturan ini dikeluarkan untuk mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia.

Faizal menambahkan, peran Pos Indonesia dalam menggairahkan sektor logistik nasional tak berhenti sampai di situ saja. Sebab, melalui kantor cabang yang dimiliki, perusahaan berhasil membantu UMKM dalam mendistribusikan produknya. Tercatat sepanjang 2023 terdapat pertumbuhan transaksi khususnya di wilayah rural.

"Kami laporkan juga atas dukungan dan bimbingan dari Kemenkominfo, terdapat pertumbuhan transaksi di wilayah rural yang cukup signifikan. Keberadaan kantor cabang pembantu layanan pos universal ini terbukti dalam membantu masyarakat khususnya UMKM," ujar Faizal.

Angkut Kurir ke IKN, Pos Indonesia Luncurkan Nusantara Logistics Hub

PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bina Karya (Persero) meluncurkan Nusantara Logistics Hub & Services di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu 17 Januari 2024.
PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bina Karya (Persero) meluncurkan Nusantara Logistics Hub & Services di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu 17 Januari 2024.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Bina Karya (Persero) meluncurkan Nusantara Logistics Hub & Services di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu 17 Januari 2024.

Sinergi kedua perusahaan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini meliputi kerjasama operasi (KSO) pelayanan kurir dan logistik Nusantara.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, dalam mendukung proses pembangunan dan penyediaan layanan logistik jangka panjang di Nusantara, Pos Indonesia bersinergi dengan Bina Karya dengan membentuk kerjasama operasi.

"KSO ini akan mengembangkan dan memperkuat rantai pasok nasional melalui pembangunan Nusantara Logistics Hub di Ibu Kota Nusantara. Selain untuk Ibu Kota Nusantara, Superhub ini nantinya dapat menjadi penghubung arus perdagangan dan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia," terangnya, Rabu (17/1/2024).

Faizal mengklaim, Nusantara Logistics Hub merupakan upaya untuk mendukung Nusantara menjadi Superhub IKN, yang merupakan penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur. Sekaligus untuk memperkuat rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia.

"Dalam KSO ini Pos Indonesia salah satu peran utamanya sebagai koordinator dalam menyiapkan model bisnis dan model operasi untuk pelaksanaan kegiatan logistik di Otorita IKN," ungkapnya.

 

Tugas Awal

Sebagai tahap awal, kerjasama operasi ini akan melayani kebutuhan logistik untuk pengangkutan barang-barang milik pribadi ASN/TNI/POLRI, Pegawai BUMN dan Pegawai Swasta yang pindah tugas dan dan menuju Nusantara. Juga pengangkutan dokumen dan barang milik Kementerian/Lembaga, BUMN. Serta, dukungan logistik untuk pekerja konstruksi pembangunan Nusantara.

Menurut dia, pihaknya ingin menjadi bagian penting dari proses pembangunan IKN dan penyediaan layanan kurir dan logistik bagi warga Nusantara melalui investasi secara bertahap. Dengan perkiraan nilai investasi keseluruhan mencapai Rp 350 miliar.

Investasi tersebut difokuskan untuk membangun infrastruktur Green Logistics Hub yang didukung oleh teknologi terbaru antara lain delivery robot dan drone, advance robotic sorting machine dan utilisasi operasional logistik menggunakan electric vehicle (EV).

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya