Mau Jadi Negara Maju, Rasio Wirausaha Indonesia Dibidik 3,95%

Liputan6.com, Jakarta Kegiatan wirausaha merupakan salah satu jalan yang juga bisa membawa seseorang menjadi sukses. Banyaknya wirausaha di Indonesia juga menjadi syarat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan ekosistem berwirausaha dan mencapai target rasio kewirausahaan. Setidaknya, Indonesia harus mencapai rasio wirausaha nasional 3,95%, dan pertumbuhan wirausaha baru minimal 4% dimana saat ini Indonesia baru mencapai 3,47%.

Untuk itu, tidak hanya pemerintah yang terus gencarkan minat masyarakat untuk berwirausaha. PT Nusaraya Asa Pameran (ASA Exhibitions) turut berpartisipasi mendorong peningkatan rasio wirausaha ini dengan melakukan kolaborasi peran antara pemerintah dan sektor swasta yang lebih dahulu menjadi seorang wirausaha melalui program-program entrepreneurship, inkubasi bisnis, kelas-kelas seminar kewirausahaan serta penyelenggaraan event berupa pameran bisnis/ dagang.

Project Director ASA Exhibitions, Alex Chandra mengungkapkan pameran bisnis/dagang di Indonesia tidak hanya menjadi platform untuk memperkenalkan produk atau teknologi terkini, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan di Indonesia.

Interbeauty Indonesia 2024

ASA Exhibitions selaku event organizer akan menggelar Interbeauty Indonesia 2024 yakni pameran Dagang B2B Produsen, Jasa Maklon dan Suplier Produk Kosmetik, Herbal, Suplemen dan Parfum pada 6 – 8 Maret 2024. Pameran ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Pameran Contract Manufacturing Expo (CMEI 2024) dan Health+Beauty Indonesia 2024 dimana menjadi pameran pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengintegrasikan produk kosmetik, herbal, suplemen dan parfum ke dalam satu kegiatan pameran.

Pameran yang akan berlangsung di SMESCO Exhibition Hall, Jakarta Selatan ini diharapkan dapat menjadi One Stop Solution, bagi para pelaku usaha, Brand Owner, Entreprenuer atau pun bagi mereka yang baru mau mencari ide bisnis/membuka bisnis di industri kecantikan, herbal dan suplemen.

Tidak hanya menghadirkan puluhan Jasa Maklon, Suplier Packaging & Bahan Baku dari dalam dan luar negeri, pameran ini juga mengadakan beragam sesi Conference dan Seminar seperti Indonesia Beauty Influencers Summit, Health & Beauty Innovation Conference dan The Rising Indonesia 2024 (kolaborasi dengan MeasureCommerce, perusahaan AI & Big Data asal Korea Selatan yang fokus pada AI dan Big Data untuk trend produk kosmetik & kecantikan).

“Kami juga turut menghadirkan pembicara dan beauty influencers top Indonesia seperti Titan Tyra, Abel Cantika, Dennis Hadi, Michella Ham dan lain sebagainya,” jelas Alex.

Pameran ini, lanjut Alex, juga mendapatkan dukungan Pemerintah dan Asosiasi terkait, melalui hadirnya booth-booth dari BPOM, LPPOM MUI, APSKI (Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia), dan FOKUS UMKM.

“Kami ingin pameran Interbeauty Indonesia 2024, CMEI 2024 dan Health+Beauty Expo 2024, menjadi sebuah One Stop Solution bagi para pengusaha muda di Indonesia untuk mendapatkan ide bisnis baru serta terjun langsung menjadi Brand Owner dan Wirausaha yang mandiri, sekaligus juga sebagai bagian dari peranan sektor swasta dalam mendorong lahirnya banyak Wirausahawan / Entrepreneur di Indonesia,” kata Alex.

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkoUKM) kembali mengadakan program Entrepreneur Development (Entredev) 2024. Program ini merupakan programpembinaan wirausaha berbasis praktek melalui kegiatan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKop UKM Siti Azizah, mengatakan program ini diharapkan dapat menciptakan para wirausaha yang inovatif berbasis teknologi dan berkelanjutan.

"Harapan kami melihat Entredev 2024 ini kita bisa mencipatakan wirausaha-wirausaha yang inovatif berbasis teknologi dan berkelanjutan," kata Siti Aziza dalam Open Call Entredev, di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Menurutnya, jika melihat pada penyelenggaraan Entredev tahun 2023, program ini memberikan dampak yang positif. Lantaran banyak para wirausaha yang menilai program ini membantu mereka memajukan usahanya.

"Dari 2023 yang lalu program ini memberikan impact yang positif oleh karena itu kita lanjutkan, karena dari peserta yang ikut entradev 2023 itu 97 persen mereka menilai program ini untuk memajukan usaha dan perbaikan modal bisnis," ujarnya.

Adapun untuk Entredev 2024 difokuskan untuk wirausaha mapan, artinya wirausaha tersebut setidaknya harus memiliki usaha yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahunan.

"Jadi, karena sebelum-sebelumnya kita sudah calon untuk wisausaha pemula tahun ini kita fokuskan untuk wirausaha mapan. Artinya bahwa dia harus memiliki usaha 42 bulan," katanya.

Selain itu, fokus sektor yang dipilih dalam Entredev 2024 yakni agrikultur (perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, pangan, holtikultura), health, beatuty, and wellness (Jasa kesehatan, kosmetik, obat tradisioal, multivitamin), teknologi (aplikasi digital, IoT, Clean Energy, dan waste management) Menurutnya, tiga sektor tersebut mampu mendorong wirausaha berbasis teknologi.

"Pasti agriculture, itu termasuk perikanan, perternakan, kemudian health and beauty juga termasuk sektor unggulan, dan juga teknologi. Nah, 3 hal ini yang kita pilih karena kita cukup kaya di 3 sektor ini dan kita melihatnya ke depannya harusnya Entredev ini lah yang menghasilkan para start up yang berbasis teknologi," pungkasnya.

Pemerintah mewajibkan sertifikat halal bagi pedagang makanan dan minuman mulai 18 Oktober 2024. Aturan ini berlaku bagi pedagang kaki lima (PKL) hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jika sampai batas waktu belum memiliki sertifikat halal, maka pemerintah akan memberikan sejumlah sanksi. 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) Muhammad Aqil Irham menjelaskan, sanksi yang akan diberikan bagi PKL maupun UMKM yang belum mengantongi sertifikat halal berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Sanksi tersebut sesuai tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

"Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya. Untuk itu kami himbau para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH," kata Aqil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Aqil mengatakan, ketentuan terkait kewajiban bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024.

Aturan ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.