Prabowo-Gibran Bisa Naikkan Harga BBM 2 Kali Setahun Danai Program Makan Siang Gratis

Prabowo-Gibran menjadikan makan siang gratis menjadi salah satu program prioritas. Untuk itu, alternatif pembiayaan menjadi salah satu cara mendanai program ini. Pengalihan harga BBM bisa menjadi pertimbangan.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 06 Mar 2024, 12:50 WIB
Diterbitkan 06 Mar 2024, 12:50 WIB
Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM kembali turun mulai 1 Desember 2023.
Prabowo-Gibran menjadikan makan siang gratis menjadi salah satu program prioritas. Untuk itu, alternatif pembiayaan menjadi salah satu cara mendanai program ini. Pengalihan harga BBM bisa menjadi pertimbangan.

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan makan siang gratis menjadi salah satu program prioritas. Bahkan, program makan siang gratis ini sudah dibahas di Sidang Kabinet Jokowi.

Menanggapi mengenai program makan siang gratis Prabowo-Gibran ini, Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menganggap butuh alternatif pendanaan untuk bisa menjalankan program ini tanpa membebani APBN.

Salah satu yang dia usulkan adalah dengan mengalihkan subsidi energi. Seperti diketahui, telah terjadi praktek subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Misalnya, subsidi energi lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas ketimbang oleh masyarakat miskin.

"Namun membiayai kebijakan sosial dari dana pengalihan subsidi harus dilalukan secara hati-hati. Syaratnya, anggaran subsidi memang memakan dana yang besar melebihi 2 persen dari PDB nasional, sehingga sangat membebani anggaran nasional. Masalahnya untuk Indonesia, anggaran subsidi energi ternyata hanya sekira 0,9 persen saja dari PDB," paparnya, Rabu (6/3/2024).

Selanjutnya, kata Ronny, jika memang ingin meluruskan praktek subsidi energi, perlu dilakukan antisipasi dari kenaikan harga energi dengan kebijakan-kebijakan penguatan daya beli masyarakat di satu sisi (social protection policy) dan kebijakan penerapan subsidi energi secara tertarget yang dilakukan secara ketat dan matang.

Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa kebijakan subsidi energi seringkali diposisikan sebagai kebijakan "prize stabilisation" oleh banyak negara alias bukan sebagai kebijakan pemberian subsidi. Walhasil, penghapusan subsidi menjadi opsi kebijakan yang sulit karena berpotensi menciptakan multiplier effects ke berbagai sektor.

"Artinya, mencabut energi subsidi harus dalam rangka meluruskan praktek subsidi bahwa penerima subsidi adalah kelompok masyarakat tertentu, yang memang secara kategoris layak menerima subsidi," tambahnya.

Naikkan Harga BBM 2 Kali Setahun

Alternatif yang juga perlu dipertimbangkan adalah pengurangan subsidi secara gradual dengan nominal yang kecil.

"Misalnya pemerintah bisa menaikan harga BBM varian Pertalite dua kali dalam setahun, tapi kenaikannya hanya sekitar Rp. 500 per liter. Sehingga dalam setahun akan ada kenaikan harga BBM sebanyak dua kali, tapi nominalnya secara kumulatif hanya Rp. 1000," tegas Ronny.

 

Tak Goncang Ekonomi

Momen Pidato Kemenangan Hasil Hitung Cepat Pasangan Prabowo-Gibran di Istora Senayan Jakarta
Dalam pidatonya Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka bersyukur atas hasil hitung cepat (quick count) pemilu 2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dengan begitu, masyarakat tidak terlalu mengalami goncangan dan "shock theraphy" yang besar, karena efeknya ke harga-harga juga tak terlalu besar.

Jika pemerintah bisa melakukannya secara baik, maka dalam dua tahun, subsidi BBM varian Pertalite akan terhapus sebesar Rp. 2000. Serta tak lupa, pengurangan subsidi harus dilakukan di saat angka inflasi rendah alias bukan sembarangan.

Namun kembali harus diingat bahwa jenis kebijakan sosial yang semestinya dibiayai dengan cara ini bukanlah berbentuk makan siang gratis.

Kebijakan makan siang gratis yang sumbernya digeser-geser dari sumber pembiayaan sosial lainya tidak akan berdampak secara structural, tidak transformative, dan kurang sustainable (sekali kebijakannya berhenti, segala manfaatnya terhenti).

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya