Ridwan Kamil Ungkap Jakarta Tak Pernah Disiapkan Jadi Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Kurator Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Ridwan Kamil mengungkapkan jika DKI Jakarta sudah sejak awal tidak di desain sebagai ibu kota negara. Ridwan Kamil mengatakan jika DKI Jakarta dipilih sebagai ibu kota negara dalam kondisi terpaksa.

"Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Saya ulangi, Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah Ibu Kota yang tidak sengaja, kepaksa, ya. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi," ujarnya dalam acara Rakornas Ibu Kota Nusantara di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Ridwan Kamil menekankan jika kebijakan untuk mengalihkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bukan merupakan ide Presiden Jokowi. Dia menuturkan, kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta merupakan amanah dari para presiden sebelumnya.

"IKN itu bukan idenya Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah," tegasnya.

Dia melanjutkan kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Jakarta yang masih bernama Batavia mengalami permasalahan wabah penyakit sehingga ibu kota sempat dialihkan ke Bandung.

"Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser. Bandung sudah dibikin pusat militer, makanya semua jenderal pasti lewat Bandung-Cimahi kira-kira begitu," bebernya.

Adapun, kegagalan pemerintah Belanda untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Bandung akibat persoalan ekonomi. Salah satunya krisis perekonomian global pada masa itu yang memberi dampak buruk terhadap ekonomi di era kolonial Belanda.

"Tapi gagal karena tahun 29 ada depresi besar ekonomi dunia dan tahun 42 Jepang datang, maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi, IKN itu sudah dari dulu. Bukan sekarang," ujar dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pasa Agustus 2024. Sejumlah pembangunan pun dikebut, termasuk Istana Presiden yang ditarget bisa rampung Juli 2024 nanti.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Istana Presiden sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini termasuk dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya.

"Kalau kantor Presiden, Istana Presiden insyaaAllah sudah siap pada bulan Juli itu," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (14/3/2024).

Sementara itu, dia mengatakan pembangunan istana Wakil Presiden masih baru akan dibangun. Pasalnya, perlu ada perubahan desain dari rencana awal. Alhasil, saat ini prosesnya baru masuk dalam lelang penggarapan proyek tersebut.  "Kalau istana wapres baru akan dibangun, masih lelang jadi masih akan dibangun," ucapnya.

Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta desain dari Istana Wapres diubah. Meski awalnya dipilih desain dari hasil sayembara yang dilakukan sejak awal.

"Desainnya berubah. Kita waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek presiden perlu direvisi," ungkapnya.

"Sehingga kita revisi, nah itu nanti lelang ulang atau enggak, tapi baru akan dimulai (pembangunannya)," imbuh Basuki.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan setidaknya sudah ada 5 groundbreaking di IKN. Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya mencapai hampir Rp 50 triliun.

5 pembangunan ini terpisah dengan pembangunan infrasktruktur maupun sarana dan prasana yang didanai oleh APBN. Menurutnya, itu sejalan dengan pembangunan fasilitas dasar yang ditangani oleh Kementerian PUPR.

"Jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin meluhat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan yang sudah dibangun oleh PUPR, infrasktrut dan kemudian gedung-gedung, fasilitas publik," kata Bambang di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Kamis (14/3/2024).

"Sehingga nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang akan menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya," tuturnya.

Dia mencatat ada nilai investasi sebesar Rp 49,6 triliun dari pembangunan yang dikucurkan oleh perusahaan swasta nasional itu. Hitungannya, ada sekitar 32 perusahaan yang ikut terlibat.

"Kita ketahui sudah ada 5 kali groundbreaking dengan nilai mendekati Rp 50 triliun tepatnya Rp 49,6 triliun, sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking hingga yang ke lima," urainya.

Bambang menegaskan pihaknya akan terus mendorong pembangunan itu berjalan sesuai dengan rencana. Dia berharap kucuran investasi ke IKN juga akan bertambah kedepannya.

"Itu yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping Istana, kantor menteri, infrastruktur yang dibangun, output dan sebagainya tentu akan ada juga fasilitas publik. Sehingga kota itu bisa nantinya jadi kota yang layak huni dan dicintai ya," bebernya.