Tak Bisa Sembarangan, Penduduk IKN Wajib Lakukan Ini Jika Mau Menikah

Liputan6.com, Jakarta Otorita IKN menggelar penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan maksud intensifikasi percepatan penurunan stunting, serta pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (KB) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menegaskan, IKN Nusantara harus dapat menjadi contoh untuk Indonesia.

"Ini tidak hanya MoU, tapi sesuatu langkah nyata kita mewujudkan satu masyarakat di IKN Nusantara yang bisa menjadi satu model untuk Indonesia. Tidak kalah pentingnya kita harus meningkatkan segera kualitas SDM warga di wilayah IKN yang (berjumlah) sekitar 200 ribuan jiwa," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2024).

Senada, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan soal natalitas manusia dan pencegahan terhadap stunting di wilayah IKN.

"Kualitas SDM harus kita jaga bersama-sama, terlebih pesan Pak Presiden bahwa stunting harus betul-betul diturunkan maka IKN akan bisa menjadi percontohan agar tidak melahirkan stunting baru," ujar Hasto.

"Setiap 1.000 penduduk yang ada di Penajam Paser Utara dan wilayah sekitar IKN itu akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Jadi kalau ada sekitar 200.000 penduduk, maka Otorita IKN perlu menjaga kelahiran 3.200 per tahun untuk mereka zero stunting, tidak ada yang stunting," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan setiap penduduk yang berencana menikah harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

"Setiap ada yang mau nikah di sekitar IKN harus di-screening, wajib periksa HB (hemoglobin), tinggi badan, berat badan, yang beresiko tinggi hanya sekitar 25 persen. Jadi dari 3.200 kelahiran kemungkinan ada 1.600 bayi perempuan. Dari 1.600 perempuan yang menikah, itu hanya sekitar 320 per tahun yang beresiko tinggi, yang terlalu kurus atau yang anemia," terangnya.

"Sehingga profil SDM di sekitar IKN bisa disiapkan by design untuk kita pastikan yang di IKN itu sehat dengan catatan ada aturan-aturan yang ketat," imbuh Hasto.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Jalan Tol Akses IKN bisa digunakan secara fungsional sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024. Berdasarkan hasil pantauan, progres pembangunan tol mencapai 81 persen.

Adapun Jalan Tol IKN akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), tepatnya di Km 8-Kariangau. Sehingga tidak perlu melewati Tol Balsam hingga Km 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara yang membutuhkan waktu kira-kira 1 jam 30 menit.

"Tol IKN sepanjang 27 km dari Kariangau sampai ke Jembatan Pulau Balang. Ini yang akan kita manfaatkan pada 17 Agustus 2024 sebanyak 3 lajur," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2024).

Saat ini pelaksanaan konstruksi jalan tol terus berjalan, termasuk pekerjaan overpass, beautifikasi, dan kelengkapan jalan tol.

Basuki menyampaikan, secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam pembangunan Tol Akses IKN. Hanya perlu sedikit perhatian pada pembangunan jembatan Sungai Wain karena struktur tanahnya.

"Secara fisik tidak ada hambatan untuk pembangunan Tol IKN, tetapi ada sedikit di lokasi sini (Jembatan Sungai Wain), tetapi kita upayakan akan selesai semua Agustus 2024," imbuh Basuki.

Pembangunan Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 77 persen.

Kemudian Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 80 persen, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 82 persen.

Selain jalan tol, Basuki juga meninjau pembangunan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dan pengecatan (beautifikasi) Jembatan Pulau Balang.

Duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ini penting untuk melengkapi Jembatan Pulau Balang bentang pendek yang lama sekaligus menghubungkan Jembatan Pulau Balang bentang panjang yang sudah selesai pembangunannya.

Jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang berada sekitar 500 meter dari jembatan bentang panjang Pulau Balang yang telah selesai pada 2021 lalu. Jembatan ini dibangun sejak Januari 2024 berdampingan dengan jembatan lama sepanjang 512 meter.

Adapun jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang memiliki 4 pilar di zona laut dan 4 pilar di zona darat. Konstruksi jembatan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Karya-Duta-Jakon (KSO) dengan biaya APBN senilai Rp 471 miliar. Saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai 74 persen dengan masa waktu pelaksanaan 570 hari kalender.