Ekonom Ungkap Tantangan Indonesia Masuk OECD

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menilai, Indonesia masuk anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) akan terima banyak keuntungan, tetapi sisi lain ada hal jadi perhatian mengenai kesediaan mempraktikkan platform ekonomi politik di OECD.

Ronny menuturkan, Indonesia masuk OECD atau  Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi mendorong kerja sama ekonomi dengan negara anggota OECD lebih mudah dijalin. Hal itu, menurut Ronny akan sangat baik untuk meningkatkan performa ekspor nasional ke depan.

"Serta bisa mengakses lebih banyak sumber “know how” dari negara-negara anggota OECD yang telah masuk kategori negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Jerman. Di satu sisi apalagi sejak satu periode lalu sebenarnya Indonesia sudah menjadi key partner dari OECD,” kata dia dikutip dari keterangan resmi, ditulis Rabu (15/5/2024).

Ia menambahkan, secara geopolik anggota OECD lebih netral dibandingkan memilih menjadi anggota BRICS+. “Jadi menjadi anggota OECD lebih mewakili spirit politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” kata dia.

Ronny mengatakan, hanya saja Indonesia juga harus berkaca kepada kondisi dan praktik ekonomi yang ada di Indonesia saat ini.

“Bagaimanapun, sebagaimana diketahui, keberadaan OECD adalah untuk menguatkan eksistensi ekonomi pasar di satu sisi dan mendorong mulusnya proses institusionalisasi demokrasi di sisi lain,” kata dia.

Ronny juga melihat secara teknisk ada pula keharusan untuk menangani isu lingkungan. “Artinya, tentunya harus ada adjustment yang harus dilakukan Indonesia agar sesuai platform policy yang di-endorse oleh OECD,” ujar Ronny.

Ia mencontohkan, kebijakan dan praktik ekonomi di Indonesia juga apakah sudah memenuhi kualifikasi menjadi anggota OECD. Selain itu, praktik kebijakan lingkungan. “Apakah Indonesia sudah memiliki praktik kebijakan lingkungan yang sesuai dengan minimum requirement yang diharapkan OECD, misalnya? Kalau sudah, mengapa Eropa masih bermasalah dengan isu lingkungan dibalik pelarangan ekspor CPO dari Indonesia ke zona Eropa,” kata dia.

Tal hanya itu, menurut Ronny yang menjadi perhatian mengenai suara aktivis pro demokrasi yang melihat ada kemunduran di dalam praktik demokrasi Indonesia, isu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Indonesia yang sangati tinggi dan praktik ekonomi pasar yang masih jauh dari harapan di Indonesia.

“Jadi saya kira, dari sisi idealitas masuk OECD sangat bagus untuk Indonesia karena syarat-syarat yang harus dipenuhi akan membuat economic governance atau tata kelola ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik,” kata dia.

“Namun, masalahnya apakah Indonesia benar-benar bisa memenuhi prasyarat tersebut dan bersedia mulai mempraktikkan platform ekonomi politik apa OECD, sekalipun mungkin akan bertentangan dengan kepentingan politik sekarang dan pemerintahan yang baru,” ia menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ragam manfaat Indonesia sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Salah satunya mendisiplinkan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Jokowi menuturkan, pemerintah mengapresiasi besar atas diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. “OECD ini penting sekali, karena organisasi ini untuk negara maju,” tutur Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/5/2024).

Jokowi mengharapkan, dengan masuknya Indonesia sebagai anggota OECD dapat mempermudah Indonesia untuk mengakses beberapa hal terkait investasi dan lembaga-lembaga internasional.

"Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional yang bermanfaat bagi masyarakat kita,” tutur Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat yang konkret terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap atau perangkat pendapatan menengah.

"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju karena memang di sana aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," tutur Jokowi.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 38 negara anggota dari OECD telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu anggota organisasi itu. Menko Airlangga juga mengatakan bpihaknya sudah menerima peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD dalam pertemuan dengan anggota OECD di Paris pekan lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn membahas beberapa isu penting, antara lain perkembangan proses aksesi Indonesia ke OECD, penjajakan ASEAN-GCC FTA, dan perkembangan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Hal itu dilakukan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Kamis, 2 Mei 2024 di Paris, Prancis.

Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan ucapan atas pencapaian Indonesia yang baru saja menerima Peta Jalan Aksesi OECD.

"Kesuksesan ini juga dirasakan oleh seluruh anggota ASEAN. Kami berharap negara-negara ASEAN lain juga mengikuti langkah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan kepentingan negara-negara ASEAN di OECD," kata Sekjen Kao, dikutip dari keterangan Kemenko Perekonomian, Jumat (3/5/2024).

Sekjen Kao juga menyampaikan harapan atas dukungan Indonesia untuk menjajaki perundingan perdagangan bebas antar kawasan ASEAN-GCC FTA. Perjanjian ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi kedua kawasan. Menko Airlangga memberikan respons positif atas inisiatif tersebut.

"Indonesia-UAE CEPA dapat menjadi benchmarking bagi ASEAN dalam mewujudkan FTA antar kawasan tersebut,” ujar Menko Airlangga.