Asumsi Ekonomi Makro 2025 Disetujui, Ketua Banggar: PR bagi Pemerintahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Pemerintah menyepakati asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan RKP Tahun 2025 memiliki nilai yang sangat penting dan strategis. Hal ini mengingat 2025 adalah sebagai tahun pertama Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sekaligus tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.

"Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dihasilkan dalam Pembicaraan Pendahuluan dan RKP Tahun 2025, akan menjadi baseline dan kerangka kerja dimulainya Pemerintahan baru nantinya," kata Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Ri, dan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (4/7/2024).

Said menyampaikan, pihaknya telah mendiskusikan banyak hal terutama dalam ranah Kebijakan Fiskal, Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, kemudian kebijakan belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2025.

Dalam rapat Panja tersebut, semua menyepakati setiap target, sasaran dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi Pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi Presiden terpilih.

Menurut dia, asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan Tahun 2025 yang disepakati dalam Pembicaraan Pendahuluan ini akan menjadi kerangka kerja (frame work) bagi Pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan.

"Tentunya kita berharap, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidak pastian," ujarnya.

Dia menuturkan, tekanan terhadap rupiah yang terus melemah, menjadi kekhawatiran tersendiri karena rentannya perekonomian nasional terhadap tekanan dan perubahan dari luar. Lebih lanjut, seperti yang pernah disampaikan dalam Rapat Kerja pada 4 Juni 2024, Indonesia masih terjebak dalam pertumbuhan ekonomi 5 persenan.

Maka penting bagi Pemerintah Indonesia untuk bisa menemukan segera formulasi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

"Mengingat, kita sedang berada dalam fase Bonus Demografi yang memungkinkan bagi kita untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Apalagi kita sudah menjalankan proses transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur Perekonomian, hal ini bisa sebagai fondasi yang dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045," ujar doa.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025 berdasarkan hasil kesepakatan Panja:

- Pertumbuhan ekonomi 5,1 – 5,5  persen

- Laju inflasi 1,5 – 3,5 persen

- Nilai tukar rupiah Rp15.300 – Rp15.900

- Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun  6,9 – 7,2 persen

- Harga Minyak Mentah Indonesia USD75 – USD85 per barel

- Lifting minyak bumi 580 – 605 ribu barel per hari

- Lifting gas bumi 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari. 

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Ini jadi anggaran pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran.

Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan pemerintah. Sejumlah pejabat yang hadir dalam pembahasan asumsi dasar ekonomi makro ini diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

Lalu, ada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggat Widyasanti, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Tanda sepakatnya pemerintah dan DPR ditunjukkan dengan diketuknya palu oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir.

"Disepakati? Oke, kalau setuju, saya ketok," ujar Kahar dalam Rapat Kerja tersebut, Kamis (6/6/2024).

Menkeu Sri Mulyani turut menanggapi hasil persetujuan itu. Menurutnya, atas kesepakatan pemerintah dan legislatif, diharapkan bisa menjadi awalnyang baik bagi acuan penyusunan APBN 2025 nanti.

"Terima kasih atas masukan-masukan baik dan semoga ini menjadi awal yang baik dan kredibel bagi APBN 2025," kata dia.

Diketahui, dalam rapat kerja dengan agenda pengambilan keputusan asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2025 ini, disampaikan hasil-hasil rapat panitia kerja (panja) yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Adapun, asumsi dasar ekonomi makro yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, hingga suku bunga SBN tenor 10 tahun. Berikut rinciannya:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2025

Pertumbuhan ekonomi: 5,1-5,5 persen year-on-year

Inflasi: 1,5-3,5 persen year-on-year

Nilai Tukar Rupiah: Rp 15.300 - Rp 15.900 per dolar AS

Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,9-7,2 persen

Target Pembangunan RAPBN 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5-5 persen

Tingkat Kemiskinan: 7-8 persen

Kemiskinan Ekstrem: 0 persenGini Rasio (Indeks): 0,379-0,382

Indeks Modal Manusia (Indeks): 0,56

Indikator PembangunanNilai Tukar Petani (Indeks): 115-120

Nilai Tukar Nelayan (Indeks): 105-108