4 Kerja Sama Indonesia dan Jepang di Sektor Infrastruktur, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transport dan Pariwisata (MLITT) Jepang Tetsuo Saito pada Kamis, (26/09/2024).

Pertemuan ini mendiskusikan penguatan 4 agenda kerjasama Indonesia-Jepang dalam hal pembangunan infrastruktur.

Agenda pertama, mengenai tindak lanjut atas inisiasi World Water Forum ke-10 yang telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada Mei 2024 lalu.

"Di Jepang, kami pun akan mempelajari pola pengelolaan dan konservasi danau berkelanjutan dengan mengunjungi Danau Biwa,” ujar Basuki, Kamis (26/9/2024).

Kedua, Basuki telah bertemu Sekjen Japan Water Forum Toshiro Takemura untuk membahas persiapan pelaksanaan Asia Pasific Water Summit (APWS) ke-5 tahun 2027.

Dalam APWS ke-5, Pemerintah RI kembali dipercaya sebagai tuan rumah dan siap bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Menteri Basuki mewakili Pemerintah Indonesia telah menandatangani Letter of Interest (LoI) bersama dengan Japan Water Forum pada Kamis pagi sebelumnya.

"Saya yakin APWS ke-5 akan menjadi platform penting untuk menindaklanjuti hasil Water World Forum ke-10. Oleh karena itu, saya akan melakukan konsolidasi dan menindaklanjuti LoI untuk didetailkan ke dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang memuat tema, sub tema, tahapan, waktu dan kepanitiaan bersama mulai awal 2025 yang akan datang," ungkapnya.

Ketiga, terkait pembentukan Center of Excellence dalam Ketahanan Air dan Iklim. Basuki berterimakasih atas dukungan Pemerintah Jepang melalui JICA.

Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia juga telah menandatangani MoU Sabo Technical Center (STC) bersama dengan Kepala Perwakilan JICA di Indonesia pada World Water Forum ke-10.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperkuat STC agar menjadi Pusat Pelatihan Teknologi Sabo dan menjadi bagian dari Center of Excellence dalam Ketahanan Air dan Iklim yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara Asia Pasifik dan Afrika.

Sebagai Agenda keempat, Basuki menyampaikan permohonan dukungan tenaga ahli quality assurance (penjaminan mutu) dalam pelaksanaan pembangunan IKN.

"Hal tersebut sangat membantu Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pembangunan IKN sebagai sebuah kota telah memenuhi standar kualitas yang tinggi," pungkas Basuki.