KLHK Acungi Jempol Upaya Korporasi Capai Pembangunan Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sigit Reliantoron mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum turut didukung perkembangan kegiatan bisnis perusahaan dari berbagai sektor industri.

“Peran perkembangan perusahaan merupakan hasil dari proses adaptasi dan inovasi yang dilakukan terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian yang semakin menantang,” kata Sigit dalam keterangan diterima, Senin (30/9/2024).

Selain kegiatan bisnis yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, Sigit mengatakan, komitmen dalam menjalankan berbagai program corporate social responsibility (CSR) untuk stakeholder merupakan sebuah langkah adaptif dalam menunjang kegiatan bisnis perusahaan.

“Hari ini kita berkumpul untuk merayakan dedikasi yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan yang telah mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam strategi bisnisnya,” jelas dia.

Pengelolaan Perusahaan

Sigit meyakini, pengelolaan perusahaan berbasis sosial dan lingkungan memberikan inspirasi kepada lingkup bisnis keseluruhan untuk beradaptasi melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis lingkungan sosial budaya maupun lingkungan alam.

Dia pun mencatat, ada dua tren yang mulai bergeser dalam implementasi CSR, pertama Penerapan ESG Telah Berubah dari Voluntary menjadi Mandatory. Kedua, semakin popularnya konsep inovasi sosial dalam korporasi yang disebut sebagai corporate social innovation (CSI).

“CSI berbeda dengan CSR dan dengan Creating Share Value atau CSV, sering diasosiasikan dengan lebih banyak filantropinya, CSV itu menekankan pentingnya menciptakan nilai ekonomi dengan cara yang juga dapat memberikan nilai sosial, artinya perusahaan dapat meningkatkan keuntungan sambil memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya,” jelas Sigit.

Sigit memastikan, KLHK selalu turut aktif dalam mengawasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan serta mendorong ketaatan perusahaan dalam hal pelaporan untuk mencapai tujuan bersama, yakni Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai informasi, sejak 2020, KLHK telah menghadirkan inovasi layanan Sistem Informasi Pelaporan Perizinan Lingkungan Secara Elektronik (SIMPEL). Layanan ini hadir untuk mempermudah pelaku usaha-pemerintah daerah melaporkan informasi terkait perizinan lingkungan secara elektronik.

Diketahui, pernyatan Sigit disampaikan dalam acara Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2024 bertajuk ‘Inspiring Sustainability Business with Social and Environmental Innovations for Meaningful Change’ di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Sebelumnya, Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin membeberkan penyebab utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Adalah emisi gas buang atau asap knalpot yang menjadi biang kerok parahnya kualitas udaradi Jakarta.

Rachmat menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemenko Marves dan sejumlah pihak, kualitas udara di Jakarta sangat buruk pada 2019. Namun kemudian membaik saat pandemi covid-19 di 2020.

"tetapi pada 2022 dan 2023 mundur lagi bahkan pada 2024 hampir sama dengan kondisi 2019," jelas Rachmat saat bertemu dengan media ditulis, Sabtu (14/9/2024).

"Rata-rata hari tidak sehat sepanjang Agustus 2024 kemarin mencapai 13 hari. Ini Masalah serius," tamnbah dia.

Masalah polusi udara ini perlu ditangani dengan serius, Alasannya, dampak pencemaran udara ke kesehatan sangat signifikan. Hal ini tentu saja akan juga berpengaruh juga atau berdampak juga ke keuangan.

Dalam hitungan BPJS Kesehatan, klaim kesehatan terkait masalah yang diakibatkan oleh penyakit pernafasan mencapai Rp 12 triliun setiap tahunnya. Angka ini bisa terus bertambah jika tak tertangani dengan baik.

Kemudian, berdasarkan penelitian Kemenko Marves, penyebab utama pencemaran udara ini adalah emisi gas buang atau asap knalpot.

"Jadi penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel polusi dan diteliti sumber dari mana," kata dia.

Hasilnya terbesar memang dari kendaraan bermotor. Sedangkan tuduhan beberapa pihak bahwa sumber utama polusi udara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak terbukti dalam penelitian tersebut.

"Sebenarnya open burning atau pembakaran sampah yang konsisten tetapi jumlah lebih kecil dari asap kendaraan," jelas dia.

Untuk itu Kemenko Marves pun mendorong terwujudnya BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur untuk mengatasi polusi udara.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Justru saat ini pemerintah akan menaikkan kualitas BBM dengan menurunkan tingkat sulfur yang ada di BBM baik untuk jenis Pertalite maupun Pertamax.

Anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini menerangkan, tingkat sulfur ini akan disesuaikan dengan standar Euro 4. Seperti diketahui dalam aturan Euro 4, bahan bakar harus memiliki kandungan sulfur nilai maksimal 50 ppm.

Sedangkan dalam BBM Pertalite saat ini tingkat sulfur yang ada mencapai 500 ppm. Tak berbeda jauh, tingkat sulfur yang ada di Pertemax di angka 400 ppm.

"untuk implementasi BBM Euro 4 perlu dana besar karena proses dan harga lebih tinggi. Ini tentu perlu support kompensasi dan subsidi," jelas Rachmat dalam temu dengan media seperti ditulis, Sabtu (14/9/2024).

Ia memastikan bahwa pemerintah akan tetap memberikan subsidi dan kompensasi untuk BBM. Namun subsidi dan kompensasi ini perlu diperketat agar benar-benar tersalurkan kepada yang berhak.

Untuk itu, pemerintah memastikan akan melakukan pembatasan penyaluran BBM subsidi yang saat ini langkah awalnya sudah dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Langkah pendaftaran QR code yang dijalankan Pertamina ini merupakan langkah awal untuk penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.