40 Penyalur BBM Satu Harga Tuntas Terbangun pada 2024, Terbaru di Maluku dan Papua

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot secara serentak telah meresmikan 14 penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku dan Papua. Ini merupakan bagian dari 40 penyalur yang terbangun pada tahap ke-1 2024 di seluruh Indonesia.

"Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah," kata Yuliot dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Kamis (31/10/2024).

Yuliot mengatakan, kebijakan BBM Satu Harga akan menghilangkan disparitas harga antar daerah. Sehingga meminimalkan konflik lantaran adanya perbedaan hak dalam mengonsumsi bahan bakar. 

"Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antar daerah," ungkap Yuliot.

Target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yakni sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Realisasi sampai dengan September 2024 sebanyak 40 Penyalur BBM Satu Harga telah selesai dibangun.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyatakan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Riva.

Di sisi lain, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, pihaknya Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga secara berkelanjutan, merata dan terintegrasi. Sehingga dapat memenuhi pelayanan dasar dan menopang kegiatan ekonomi.

"Untuk menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah, pemerintah saat ini melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 telah mengamanatkan kepada BPH Migas untuk mengawal pelaksanaan program BBM Satu Harga. Melalui penugasan terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada Lokasi Tertentu yang telah ditetapkan," tuturnya.

Sebelumnya, PT Patra Logistik salah satu perusahaan Pertamina Group yang bergerak di sektor logistik energi Minyak dan Gas nasional kembali memperoleh penugasan baru untuk melakukan Distribusi BBM satu Harga di Wilayah 3T Krayan, Regional Kalimantan.

Direktur Pemasaran & Operasi PT Patra Logistik Tri Yudha Nurmansyah dalam acara peresmian Distribusi BBM satu Harga menyambut baik penugasan dan kepercayaan yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga serta menyampaikan komitmennya dalam pendistribusian BBM

“Kami menyambut dengan sangat baik penugasan yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga, penugasan ini merupakan bentuk kepercayaan kepada PT Patra Logistik atas penugasan lainnya yang telah dijalankan selama ini, tentunya kami akan selalu memastikan dan menjaga distribusi BBM agar terus dapat dirasakan oleh Masyarakat, khusunya di Krayan, Kalimantan Utara," ujarnya dikutip Rabu (28/2/2024).

Tri Yudha Nurmansyah juga menyampaikan kesiapan armada untuk mendukung pendistribusian BBM satu Harga di suluruh wilayah Indonesia.

"Kami telah memiliki pengelolaan armada darat, laut dan udara yang siap medukung distibusi BBM diseluruh penjuru wilayah Indonesia demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Tri Yudha Nurmansyah mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga yang telah memberikan kepercayaan selama ini untuk melakukan distibusi energi kepada Masyarakat dari sabang hingga Merauke.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan hingga Juni 2024 dipastikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik yang subsidi maupun non-subsidi.

Hal itu diputuskan dalam sidang kabinet Paripurna yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Tadi diputuskan di dalam sidang kabinet Paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan harga BBM sampai dengan bulan Juni, baik itu yang subsidi maupun non subsidi," kata Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Kata Airlangga, untuk penambahan anggaran bagi Pertamina dan PLN terkait keputusan itu akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih (SAL) maupun dari pelebaran defisit APBN tahun 2024.

"Nah, itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina mapun PLN itu akan diambil dari sisa SAL maupun dari pelebaran defisit 2024. Jadi itu 2,3 persen sampai 2,8 persen," ujarnya.

Dilansir dari Laman DJKN, Ketua badan anggaran menyampaikan bahwa Defisit APBN tahun 2024 telah disepakati oleh DPR RI sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 Triliun.

Adapun, selain membahas mengenai tarif listrik dan BBM. Salah satu hal yang dibahas dalam sidang kabinet Paripurna yakni, makan siang gratis yang menjadi program unggulan dari capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.