Luhut Usul ke Pabowo Hapus Subsidi BBM di 2027

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga tanpa subsidi bisa direalisasikan dalam dua tahun ke depan, atau pada 2027.

"Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ia menjelaskan, dalam skema baru ini, subsidi BBM akan diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak, bukan lagi melalui komoditas.

"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar," katanya.

Lebih lanjut, Luhut menyebut pemerintah akan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran.

"Saya pikir berdasarkan teknologi yang sudah ada, kita punya teknologi sekarang. AI itu sangat indah," pungkasnya.

"Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil," jelasnya.

40 Penyalur BBM Satu Harga

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot secara serentak telah meresmikan 14 penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku dan Papua. Ini merupakan bagian dari 40 penyalur yang terbangun pada tahap ke-1 2024 di seluruh Indonesia.

"Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah," kata Yuliot dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Kamis (31/10/2024).

Yuliot mengatakan, kebijakan BBM Satu Harga akan menghilangkan disparitas harga antar daerah. Sehingga meminimalkan konflik lantaran adanya perbedaan hak dalam mengonsumsi bahan bakar. 

"Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antar daerah," ungkap Yuliot.

Target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yakni sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Realisasi sampai dengan September 2024 sebanyak 40 Penyalur BBM Satu Harga telah selesai dibangun.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyatakan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Riva.

Di sisi lain, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, pihaknya Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga secara berkelanjutan, merata dan terintegrasi. Sehingga dapat memenuhi pelayanan dasar dan menopang kegiatan ekonomi.

"Untuk menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah, pemerintah saat ini melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 telah mengamanatkan kepada BPH Migas untuk mengawal pelaksanaan program BBM Satu Harga. Melalui penugasan terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada Lokasi Tertentu yang telah ditetapkan," tuturnya.