Berantas Mafia Tambang, Bahlil Pilih Dirjen Gakkum ESDM dari Profesi Polisi hingga Jaksa

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap kriteria calon pemimpin Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM. Ia akan memilih Dirjen Gakkum dari kalangan kepolisian, TNI, hinggap Kejaksaan.

"Pesan saya Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau gak jaksa," tegas Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11).

Bahlil mengatakan, alasan menunjuk Dirjen Gakkum ESDM dari profesi polisi hingga jaksa demi memberantas mafia dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP). Menurutnya, saat ini banyak izin tambang yang diterbitkan menyalahi prosedur yang berlaku.

"Saya bilang ini mungkin ada Menteri Investasi bayangan dan Menteri ESDM bayangan, sampai bisa keluar IUP ini. Ternyata setelah dicek lagi, bupatinya siapa? sudah meninggal.

Nomor surat kadang-kadang aneh, surat pengantar KTP atau bahkan surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP," ucapnya.

Diakuinya praktik tersebut terjadi lantaran ada anak buahnya yang berkongkalikong dengan pengusaha nakal ataupun pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan.

"Dan ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi yang baik antara eksternal dan internal ya, pak Dirjen evaluasi juga karyawan kita, gak mungkin itu terjadi Kalau tanpa ada kolaborasi," tegasnya.

Oleh karena itu, Bahlil meminta jajaran Kementerian ESDM dan pengusaha untuk bersama-sama meninggalkan praktek kotor demi mendapatkan izin usaha pertambangan. 

Ia berjanji tidak akan ragu menindak siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik kotor tersebut.

"Jadi, sudahlah saya mohon dengan segala hormat, dari lubuk hati yang paling dalam, jangan paksakan saya melakukan di luar batas kewajaran," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) bakal membuka seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum). Untuk mengisi posisi eselon I pada sebuah direktorat jenderal yang baru terbentuk di Kementerian ESDM itu. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, putusan pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024. Kementerian ESDM masih menunggu adanya aturan turunan berupa Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengisian posisi aparat di sana.

Untuk pengisian posisi eselon I akan dilakukan seleksi terbuka. Yuliot membuka kesempatan bagi aparat penegak hukum (APH) semisal polisi dan hakim untuk menjadi Dirjen Gakkum Kementerian ESDM.  

Secara tujuan, pembentukan Ditjen Gakkum ini untuk mencegah tindak kriminal di sektor energi dan pengelolaan komoditas mineral, semisal aksi penambangan ilegal   

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Shell Indonesia berencana menutup seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanah Air.

Bahlil memastikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait rencana tersebut. Ia menyebut kabar ini kemungkinan hanya spekulasi.

"Saya belum dengar soal itu. Belum ada pembahasan terkait penutupan SPBU Shell di Indonesia," kata Bahlil saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Menteri Bahlil menambahkan bahwa bisnis Shell Indonesia diperkirakan masih dalam kondisi stabil. "Kabar burunglah, InsyaAllah semuanya baik-baik saja," ujarnya.

Isu Penutupan SPBU Shell dan Persaingan Bisnis BBM

Kabar mengenai penutupan jaringan SPBU Shell sebelumnya mencuat dari pernyataan Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal. Menurutnya, Shell menghadapi tantangan berat akibat dominasi pasar oleh Pertamina.

"Mayoritas pasar SPBU dikuasai Pertamina. Saya tidak heran kalau Shell kesulitan berkembang. Kompetisi di sini sangat berat," ujar Moshe.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara global, Shell tampaknya sedang mengalihkan fokus bisnisnya dari sektor hilir, seperti distribusi bahan bakar, ke sektor hulu.

Manajemen Shell Indonesia dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa perusahaan akan menutup seluruh jaringan SPBU-nya. Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea, menyebut informasi tersebut tidak benar.

"Informasi yang beredar terkait rencana Shell untuk menutup seluruh SPBU di Indonesia tidak benar. Kami tidak dapat berkomentar atas spekulasi di pasar," kata Susi dalam pernyataan resmi pada Minggu (24/11/2024).

Ia menegaskan bahwa Shell Indonesia tetap berkomitmen melayani pelanggan melalui operasional SPBU yang ada. "Kami tetap fokus pada kegiatan operasional SPBU untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami," tambahnya.

Shell Indonesia Tetap Kompetitif di Tengah Persaingan

Meski menghadapi tantangan berat di sektor ritel bahan bakar, Shell Indonesia tetap berupaya menjaga posisinya di pasar. Dengan komitmen pada layanan pelanggan, Shell diharapkan dapat terus bersaing di industri yang didominasi oleh Pertamina.

Isu ini menjadi perhatian masyarakat karena Shell dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam pasar SPBU global. Dengan klarifikasi dari pihak Shell dan tanggapan Menteri ESDM, diharapkan kabar ini tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut.

KesimpulanShell Indonesia membantah tegas rencana penutupan SPBU di Tanah Air. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kabar tersebut sebagai isu belaka. Dengan tetap fokus pada layanan pelanggan, Shell Indonesia terus berupaya menghadapi persaingan di industri bahan bakar domestik.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com