Lelang Proyek Gedung MPR/DPR di IKN Bakal Dibuka Kuartal I 2025

Kementerian PU bakal membuka lelang proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kuartal I 2025.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 06 Des 2024, 18:15 WIB
Diterbitkan 06 Des 2024, 18:15 WIB
Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat senja. desain burung garuda yang mengepakkan sayap karya dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka lelang proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kuartal I 2025, termasuk untuk pembangunan gedung MPR/DPR.

"(Lelang gedung legislatif dan yudikatif di IKN) harusnya di kuartal I 2025. (Termasuk gedung MPR/DPR?) Iya, semua," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Dody mengatakan, pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya. Hanya saja, saat ini kelanjutan seluruh proyek infrastruktur masih dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tapi kan saya sudah ngomong, semua anggaran sedang 'dibintang', menunggu review dari BPKP," Sebut dia.

Tambahan Anggaran

Adapun Kementerian PU telah usul menambah anggaran sebesar Rp 60,6 triliun pada 2025. Salah satunya untuk kelanjutan proyek IKN sebesar Rp 14,87 triliun.

Dukungan tambahan anggaran untuk IKN akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol IKN, dan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan SPAM Saritas, Gedung Kantor Pemerintah, Kantor Keamanan seperti Polri dan BIN.

Usulan tambahan terbesar dialokasikan untuk penerbitan 3 instruksi presiden (Inpres) baru di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Dengan kebutuhan total anggaran sebesar Rp 28,55 triliun.

 

Daerah Otonomi Baru Papua

[Bintang] Papua
Pulau Mansinam, Manokwari, Papua. (kelanakecil.wordpress.com)

Lalu, untuk dukungan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan dialokasikan sebesar Rp 4 triliun. Digunakan untuk pembangunan jalan nasional menuju KPP dan jalan akses nasional ke KPP di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Selanjutnya pekerjaan DOB Papua juga meliputi pembangunan gedung DPRD, Kantor Gubernur, beserta sarpras air minum dan sanitasi.

Sementara kegiatan strategis lainnya yang akan diusulkan lewat penambahan anggaran sebesar Rp 13,18 triliun. Akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Becakayu, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan bebas hambatan Serang-Panimban dan akses pelabuhtan Patimban.

Selain itu juga dialokasikan untuk pembangunan prasarana olahraga, pasar, perguruan tinggi, SPAM, dan prasarana air limbah, dan beberapa kegiatan strategis lainnya seperti pembangunan beberapa bendungan dan penanganan bencana pasca letusan gunung berapi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya