Perajin Tahu Tempe Ancam Demo Besar-besaran Usai Mogok

Perajin tahu dan tempe akan terus memperjuangkan nasib mereka yang terbebani tingginya harga kedelai. Usai menggelar aksi mogok selama 3 hari sejak Senin (9/9/2013) sampai Rabu (11/9/2013), mereka berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.

Namun, Ketua Gabungan Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Gakopti) Jawa Barat, Asep Nurdin mengatakan demonstrasi baru dilakukan jika pemerintah benar-benar tidak menggubris tuntutan mereka.

"Kalau usai tanggal 11 masih belum ada perubahan, kami akan turun ke jalan," jelas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (9/9/2013).

Dia mengungkapkan aksi demo tersebut ditujukan ke kantong-kantong pemerintahan seperti Istana Negara, kantor Gubernur dan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perajin mengaku sebelum mogok pun mereka sudah menggelar pertemuan dengan pemerintah dan jajaran instansi terkait lain untuk menyampaikan tuntutan yakni penurunan harga kedelai.

Namun, tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi dan pada akhirnya mereka harus mogok produksi selama 3 hari.
"Kami juga masih berharap tidak sampai perlu melakukan demo nantinya," lanjut dia.

Ketua Umum Gabungan Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), Aip Syaifuddin mengaku pihaknya berencana menggelar pertemuan kembali usai aksi mogok selesai pada Rabu (11/9/2013) nanti.

"Mudah-mudahan kita tidak perlu demo. Setelah ini (mogok) kita memang akan koordinasi lagi dengan perajin seluruh Indonesia membahas langkah selanjutnya," ungkap dia.

Seperti diketahui, beberapa tuntutan perajin terkait aksi mogok, yakni:

1. Pemerintah diminta segera menurunkan dan menstabilkan harga kedelai di dalam negeri yang terus melambung. Ini mempengaruhi perajin karena kedelai merupakan bahan baku utama produksi tahu dan tempe.

Harga kedelai dinilai mahal karena nilai tukar rupiah yang terus melemah dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS). Padahal 90% kedelai dipasok dari impor dan dibeli pakai dolar.

2. Pemerintah didesak segera melaksanakan swasembada kedelai. Selama ini program swasembada dinilai tidak jelas dan terarah. Kementerian terkait tidak optimal menjalankan fungsinya.

3.Pemerintah didesak melaksanakan Perpres 32 tahun 2013 yang berisi penugasan kepada Perum Bulog untuk segera menstabilkan harga kedelai di dalam negeri. (Nur)