Pemekaran Wilayah Bukan Alasan Berkonflik

Pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya, kerap menuai konflik horizontal.

oleh Liputan6 diperbarui 14 Nov 2013, 13:02 WIB
Diterbitkan 14 Nov 2013, 13:02 WIB
131114bluwu.jpg
Citizen6, Jakarta: Pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya, atau yang sering disebut dengan pemekaran wilayah, kerap menuai konflik horizontal. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi adalah bentrokan di Luwu, Sulawesi Selatan, yang melibatkan warga dan aparat keamanan, yang mengakibatkan seorang warga tewas tertembak. Bentrokan tersebut terjadi saat polisi yang dibantu aparat TNI berusaha membubarkan 2.000 warga yang memblokade jalan trans-Sulawesi di Walenrang Lamasi.

Warga marah karena keinginan atas pembentukan Kabupaten Luwu Tengah tidak masuk skala prioritas pembahasan di DPR. Padahal pemekaran di wilayah itu sudah lebih dulu diwacanakan, tetapi yang lebih berpeluang dimekarkan justru Kabupaten Bone Selatan. Kasus serupa juga pernah terjadi di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Melihat beberapa kejadian tersebut, pemekaran wilayah yang sebenarnya bertujuan baik bagi rakyat justru menjadi bumerang bagi pemerintah. Kenyataannya, banyak pihak menilai pemekaran wilayah tidak meningkatkan kualitas hidup rakyat dan justru menjadi lahan korupsi bagi oknum elite daerah. Maksud baik pemerintah pusat telah dinodai oleh oknum-oknum yang dengan sengaja menggagalkan pemekaran wilayah demi meraup keuntungan sendiri.

Namun, pemekaran wilayah tidak bisa begitu saja dihapuskan. Hal yang harus dilakukan DPR adalah merevisi aturan-aturan yang mengatur tentang pemekaran wilayah agar tidak menimbulkan konflik lagi ataupun memberikan celah bagi para koruptor. Para elite daerah juga diharapkan tidak mengeruk uang rakyat dengan mengatasnamakan pemekaran daerah. Hukuman tegas harus diberikan kepada oknum-oknum elite daerah tersebut.

Masyarakat yang menuntut pemekaran wilayah juga harus benar-benar paham makna dan tujuan dari pemekaran tersebut, tidak semata-mata hanya menuntut saja tanpa berpikir jangka panjang. Dan ketika belum dikabulkan tuntutannya justru merusak wilayahnya sendiri. (Satya Dewangga/mar)

Satya Dewangga adalah pewarta warga.

Mulai 6 November-15 November ini, Citizen6 mengadakan program menulis bertopik "Jika Aku Punya Startup". Dapatkan 3 tiket masuk ke acara Startup Asia Jakarta 2013, yang masing-masing tiketnya bernilai Rp 3,3 jutaan ditambah merchandise eksklusif bagi 6 artikel terpilih. Syarat dan ketentuan bisa disimak di sini.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya