IMF: Sanksi Rusia Dapat Dongkrak Penggunaan Kripto

Gopinath mengatakan sanksi yang diberikan pada Rusia akan menjadi perhatian besar.

oleh Gagas Yoga Pratomo diperbarui 07 Apr 2022, 13:31 WIB
Diterbitkan 07 Apr 2022, 13:31 WIB
Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital.
Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Liputan6.com, Jakarta - Seorang pejabat tinggi Dana Moneter Internasional (IMF) menyerukan regulasi internasional keuangan digital dan memprediksi adopsi keuangan digital dari cryptocurrency ke Stablecoin serta mata uang digital bank sentral. 

Hal itu menyusul sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina. Wakil direktur pelaksana pertama di IMF, Gita Gopinath membuat komentar tentang itu dalam sebuah wawancara dengan Financial Times.

Gopinath mengatakan sanksi yang diberikan pada Rusia akan menjadi perhatian besar.

“Semua ini akan mendapatkan perhatian yang lebih besar setelah episode baru-baru ini, yang membawa kita pada pertanyaan tentang regulasi internasional," ujar Gopinath, dikutip dari CoinDesk, Kamis (7/4/2022).

Dia juga menganjurkan pendekatan terkoordinasi untuk mengisi celah dalam regulasi internasional perihal kripto yang adopsinya sampai saat ini semakin luas dan besar. 

Gopinath juga mengungkapkan, langkah-langkah yang diberlakukan oleh negara-negara barat kepadai Rusia dapat mendorong munculnya blok mata uang kecil berdasarkan perdagangan antara kelompok negara yang terpisah. Dalam kata lain sanksi tersebut dapat meningkatkan banyak orang untuk menggunakan kripto. 

Meskipun dolar mungkin menjadi kurang dominan dalam sistem keuangan internasional, tetapi akan tetap menjadi mata uang global utama, bahkan jika terfragmentasi, menurut Gopinath.

Komentar Gopinath mengulangi sikap yang diambil oleh IMF tahun lalu, ketika menguraikan perlunya pendekatan global terhadap regulasi kripto.

Sebuah posting blog IMF pada Desember 2021 menyatakan perlunya pendekatan “komprehensif, konsisten dan terkoordinasi” untuk memanfaatkan manfaat dari teknologi yang mendasari kripto sambil mengurangi beberapa risikonya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Banyak Kripto Scam, Otoritas Inggris Ambil Tindakan

Aset Kripto
Perkembangan pasar aset kripto di Indonesia. foto: istimewa

Sebelumnya, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengumumkan rencana saat ini terkait dengan peraturan keuangan khususnya kripto. 

FCA menyatakan ke depan, akan mengambil pendekatan yang lebih ketat untuk mencegah kerugian bagi investor. Demikian disampaikan FCA dalam sebuah siaran pers.

Antara April hingga September tahun lalu, FCA menerima lebih dari 16.400 pertanyaan tentang kemungkinan penipuan. Di antara penipuan yang ditanyakan tentang aset kripto memegang mayoritas. 

Dengan demikian FCA memulai penyelidikan mereka ke dalam bisnis kripto yang berpotensi scam dan berakhir dengan 300 kasus terbuka.  Namun, FCA mengira masih banyak dari mereka tidak terdaftar oleh pihak berwenang.

Hingga saat ini, 50 di antaranya sedang menjalani pemeriksaan langsung karena terkait dengan kegiatan kriminal dan kegiatan bisnis yang tidak sah.

Akibatnya, FCA telah memutuskan untuk menjadi lebih ketat dengan peraturannya dan memastikan bahwa investor tetap aman.

“Konsumen perlu memiliki kepercayaan diri saat membuat keputusan investasi dan data yang kami publikasikan hari ini menunjukkan betapa maraknya penipuan,” kata Direktur Eksekutif Pasar di FCA, Sarah Pritchard, dikutip dari Yahoo Finance, Senin, 4 April 2022.

Pritchard menambahkan, sebelum berinvestasi, sebaiknya warga Inggris memeriksa dulu apakah penyedia investasi tersebut telah disetujui oleh FCA atau belum. Selain itu, warga Inggris juga diminta untuk mengetahui risiko dari masing-masing instrumen investasi. 

“Cari tahu cara menghindari penipuan di situs web ScamSmart dan dapatkan tips berinvestasi dengan aman di situs web InvestSmart,” lanjut Pritchard.

Sesuai laporan tinjauan data Konsumen FCA, badan pengawas berhasil menghentikan 1 dari 4 perusahaan tidak terdaftar karena kecurigaan tentang tim di belakangnya. Itu juga menambahkan sekitar 172 perusahaan ke daftar bisnis kripto yang tidak terdaftar.

Selanjutnya, tiga orang dijatuhi hukuman penjara karena kegiatan perdagangan curang dan tidak sah, menyesatkan investor, dan pencucian uang.

Sebelumnya, HM Revenue and Customs (HMRC) telah menyita cryptocurrency dan NFT karena penipuan pajak senilai USD 1,89 juta atau sekitar Rp 27,1 miliar. 

Dalam hal regulasi, cryptocurrency tidak memiliki pengakuan khusus di Inggris. Mereka dikenakan pajak dalam kelompok yang sama dengan pendapatan. Tetapi adopsi yang berkembang mungkin mendorong FCA untuk membuat beberapa perubahan yang kemungkinan akan mengatur soal kripto

Inggris Bakal Cetak NFT

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay
Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Sebelumnya, Pemerintah Inggris pada Senin waktu setempat mengumumkan rencana untuk mencetak NFT-nya sendiri, sebagai bagian dari dorongan untuk menjadi "pemimpin dunia" dalam ruang cryptocurrency.

Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak telah meminta Royal Mint perusahaan milik pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat dan menerbitkan NFT. 

Menteri Kota, John Glen mengatakan pada acara fintech di London, detail lebih lanjut mengenai proyek NFT itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

NFT sendiri adalah aset digital yang mewakili kepemilikan barang virtual seperti karya seni atau avatar video game menggunakan blockchain, teknologi yang menopang banyak kripto. NFT telah mendapatkan banyak daya tarik selama setahun terakhir berkat peningkatan adopsi dari selebriti dan perusahaan besar.

Inisiatif NFT Inggris adalah bagian dari upaya yang lebih luas oleh pemerintah untuk "memimpin" dalam sektor kripto, menurut Glen. 

Glen juga mengumumkan sejumlah langkah yang akan diambil Inggris untuk membawa aset digital di bawah pengawasan yang lebih ketat. Salah satunya rencana untuk membawa Stablecoin ke dalam peraturan yang ada di Inggris tentang pembayaran elektronik.

“Kita seharusnya tidak menganggap regulasi sebagai hal yang statis dan kaku. Sebaliknya, kita harus berpikir dalam hal ‘kode’ peraturan seperti kode komputer yang kita perbaiki dan tulis ulang saat kita membutuhkannya,” ujar Glen dikutip dari CNBC, Selasa (5/4/2022). 

Glen mengatakan pemerintah juga "memperluas" pandangannya untuk melihat aspek lain dari kripto, termasuk apa yang disebut Web3, sebuah gerakan yang mengusulkan versi internet yang lebih terdesentralisasi yang dibangun di atas teknologi blockchain.

“Belum ada yang tahu pasti bagaimana Web3 akan terlihat, tetapi ada kemungkinan blockchain akan menjadi bagian integral dari perkembangannya,” pungkas dia. 

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya