Parlemen Inggris Desak Aturan yang Efektif untuk Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Komite Anggota Parlemen Inggris telah merekomendasikan pengaturan perdagangan kripto sebagai perjudian. Komite juga menginginkan aturan yang efektif.

Dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (21/5/2023), melihat perdagangan ritel cryptocurrency lebih mirip perjudian dari pada layanan keuangan, Komite Keuangan Inggris menyatakan cryptocurrency seperti bitcoin tidak memiliki nilai intrinsic dan tidak melayani tujuan sosial yang berguna. Selain itu, kripto juga telah habiskan energi dalam jumlah besar dan digunakan untuk penipuan dan pencucian uang.

Pada Rabu, 17 Mei 2023, Parlemen Inggris mengumumkan kalau Komite Keuangan telah menyerukan perdagangan kripto yang tidak didukung untuk diatur sebagai perjudian.

Mengutip laporan bertajuk “Regulating Crypto” yang diterbitkan oleh Komite Keuangan, parlemen menjelaskan komite anggota parlemen lintas partai menyoroti kripto seperti bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki tujuan sosial yang berguna. Selain itu, konsumsi jumlah besar energi dan digunakan oleh penjahat dalam penipuan dan pencucian uang.

Komite menyimpulkan cryptocurrency menimbulkan risiko yang signifikan bagi konsumen, mengingat volatilitas harga dan risiko keuangan. Mengingat perdagangan ritel dalam crypto yang tidak didukung lebih mirup perjudian dari pada layanan keuangan, anggota parlemen meminta pemerintah untuk mengatur seperti itu.

“Peristiwa tahun 2022 telah menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh industri kripto kepada konsumen. Regulasi yang efektif jelas dibutuhkan. Dengan bertaruh token yang tidak didukung ini, konsumen harus sadar semua uang mereka bisa hilang,” ujar Ketua Komite Perbehendaraan, Anggota Parlemen Harriett Baldwin.

Selain itu, Parlemen Inggris mencatat komite juga prihatin, mengatur perdagangan crypto sebagai layanan keuangan seperti yang diusulkan oleh pemerintah akan menciptakan efek halo, membuat konsumer percaya aktivitas ini aman dan terlindungi. Padahal sebenarnya tidak.

Inggris saat ini mengerjakan undang-undang untuk mengatur kripto karena berusaha menjadi hub global untuk kripto. Pada Februari, pemerintah Inggris menerbitkan kerangka peraturan yang diusulkan untuk kripto.

Sekretaris Ekonomi untuk Departemen Keuangan Inggris, Andrew Griffth menuturkan, peraturan kripto tertentu dapat mulai berlaku dalam satu tahun atau lebih.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengkampanyekan pajak untuk penambang cryptocurrency setara dengan 30 persen dari biaya listrik yang mereka gunakan, mengutip apa yang disebutnya "limpahan negatif" dari industri. 

Langkah ini mengikuti serangkaian ancaman hukum terhadap pertukaran kripto oleh regulator dalam apa yang dikatakan orang dalam industri akan mendorong teknologi kripto dan blockchain keluar dari AS.

Dalam posting blog, Selasa, 2 Mei 2023 berjudul “Tax DAME: Making Cryptominers Pay for Costs They Impose on Others,” Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih mengatakan meskipun aset kripto bersifat virtual, konsumsi energi yang terkait dengan produksi intensif komputasi mereka sangat nyata. dan membebankan biaya yang sangat nyata.

“Konsumsi energi penambang kripto yang tinggi berdampak negatif pada lingkungan, kualitas hidup, dan jaringan listrik di mana perusahaan-perusahaan ini berlokasi di seluruh negeri,” kata postingan blog itu, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (3/5/2023). 

Blog itu menjelaskan penambangan kripto tidak menghasilkan manfaat ekonomi lokal dan nasional yang biasanya terkait dengan bisnis yang menggunakan jumlah listrik yang sama. 

Alih-alih, energi tersebut digunakan untuk menghasilkan aset digital yang manfaat sosialnya lebih luas belum terwujud, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Ekonomi Presiden.

Pada Maret, pemerintahan Biden mengusulkan pajak cukai Energi Penambangan Aset Digital sebagai bagian dari anggaran tahun ini yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS. 

Proposal tersebut akan efektif untuk tahun pajak yang dimulai setelah 31 Desember 2023, menurut dokumen tersebut. Cukai akan bertahap selama tiga tahun dengan tarif 10 persen pada tahun pertama, 20 persen pada tahun kedua dan 30 persen setelahnya.

Menurut peraturan yang diterbitkan oleh menteri keuangan negara, pertukaran kripto global yang digunakan oleh sekitar 4 juta pengguna di Kenya akan mulai membayar pajak 1,5 persen dari pendapatan yang diperoleh.

Melansir Bitcoin, Minggu (30/4/2023), Departemen Keuangan Kenya menyebut, pihaknya akan mulai memungut pajak atas pendapatan yang diperoleh dari pertukaran cryptocurrency yang digunakan oleh sekitar 4 juta penduduk lokal.  

Menurut laporan Business Daily Africa, otoritas Kenya akan mengandalkan layanan pajak digital 1,5 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021.

Awalnya diusulkan pada 2020, pajak digital adalah upaya pemerintah Kenya untuk mengekstraksi pendapatan dari pertukaran kripto terkemuka dan platform aset digital yang menghindari pajak. Seperti dilansir Bitcoin.com News pada awal Januari 2021, Otoritas Pendapatan Kenya (KRA) mengatakan pihaknya memperkirakan akan mendapatkan USD 45,5 juta (5 miliar shilling Kenya) atau Rp 670,67 miliar (asumsi kurs Rp 14,740 per dolar AS) dari pajak tersebut.

Sementara itu, seperti yang ditunjukkan dalam pajak pertambahan nilai peraturan 2023 (pasokan pasar elektronik, internet, dan digital) yang diterbitkan oleh Sekretaris Kabinet Keuangan Njuguna Ndung'u, Kenya sekarang dapat menargetkan pertukaran kripto global.

"Untuk tujuan regulasi ini, pasokan pasar elektronik, Internet, atau digital kena pajak termasuk fasilitasi pembayaran online untuk, pertukaran, atau transfer aset digital tidak termasuk layanan yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang,” bunyi peraturan yang dipublikasikan.

Di samping Nigeria dan Afrika Selatan, Kenya memiliki salah satu proporsi populasi tertinggi di Afrika yang memiliki kripto. Namun, seperti rekan-rekannya di benua itu, Kenya belum mengenal mata uang kripto. Bank Sentral Kenya (CBK) dan gubernurnya telah memperingatkan warga agar tidak berurusan dengan aset kripto seperti bitcoin.

Terlepas dari peringatan tersebut, penduduk Kenya terus memperoleh dan memperdagangkan mata uang kripto dan hal ini mendorong pemerintah untuk mencari cara untuk memungut pajak atas transaksi kripto.