Apa Tujuan Hukum: Memahami Fungsi dan Peranan Hukum dalam Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun, apa sebenarnya tujuan utama dari adanya hukum? Mari kita bahas lebih lanjut mengenai tujuan, fungsi, dan peranan hukum dalam masyarakat.

Sebelum membahas lebih jauh tentang tujuan hukum, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan memaksa, serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya.

Beberapa ahli hukum memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai hukum, di antaranya:

1. Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
2. Van Apeldoorn mendefinisikan hukum sebagai gejala sosial, di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum.
3. SM Amin menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi.
4. Wiryono Kusumo menjelaskan hukum sebagai keseluruhan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat dan pelanggarnya dapat dikenakan sanksi.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bersifat mengikat, dan memiliki konsekuensi berupa sanksi bagi pelanggarnya.

Para ahli hukum memiliki pandangan yang beragam mengenai tujuan utama dari hukum. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai tujuan hukum menurut para ahli:

1. Teori Etis (Aristoteles)

Menurut teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles, tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan. Hukum harus dapat memberikan keadilan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis:

• Keadilan distributif: keadilan yang diberikan sesuai dengan jasa atau prestasi seseorang.
• Keadilan komunikatif: keadilan yang diberikan sama rata kepada setiap orang tanpa mempertimbangkan jasa atau prestasi.

2. Teori Utilitas (Jeremy Bentham)

Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris, mengemukakan teori utilitas yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurut Bentham, hukum harus dapat menciptakan the greatest happiness for the greatest number (kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak).

3. Teori Campuran (Mochtar Kusumaatmadja)

Mochtar Kusumaatmadja menggabungkan kedua teori sebelumnya dan menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Menurutnya, hukum harus dapat menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

4. Teori Perlindungan Hak (John Locke)

John Locke berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Menurutnya, setiap individu memiliki hak-hak kodrati yang tidak dapat dicabut, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hukum harus dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

5. Teori Kedamaian (Thomas Hobbes)

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Menurutnya, tanpa hukum, manusia akan hidup dalam keadaan "perang semua melawan semua" (bellum omnium contra omnes). Hukum diperlukan untuk mengatur hubungan antar manusia dan mencegah konflik.

Selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama hukum:

1. Fungsi Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Perlindungan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dengan adanya hukum, setiap orang memiliki jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

2. Fungsi Keadilan

Salah satu fungsi utama hukum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Hukum harus dapat memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Keadilan yang diwujudkan oleh hukum mencakup keadilan distributif dan keadilan korektif.

3. Fungsi Pembangunan

Hukum juga berfungsi sebagai sarana pembangunan masyarakat. Melalui aturan-aturan yang dibuat, hukum dapat mengarahkan perilaku masyarakat menuju perubahan yang diinginkan. Fungsi ini terutama penting dalam konteks negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang.

4. Fungsi Kepastian

Hukum memberikan kepastian dalam hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap orang dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

5. Fungsi Penyelesaian Sengketa

Ketika terjadi konflik atau sengketa dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara adil dan damai. Melalui lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, hukum menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus menggunakan kekerasan.

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Beberapa peranan utama hukum antara lain:

1. Menciptakan Ketertiban

Hukum berperan dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan mengatur perilaku individu dan kelompok. Melalui aturan-aturan yang dibuat, hukum memberikan batasan-batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga tercipta keteraturan dalam interaksi sosial.

2. Menjamin Keamanan

Dengan adanya hukum, setiap warga negara memiliki jaminan keamanan dalam menjalani kehidupannya. Hukum melindungi individu dari tindakan kejahatan atau pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hal ini menciptakan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat.

3. Mewujudkan Keadilan Sosial

Hukum berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan perlakuan yang setara kepada setiap warga negara. Melalui aturan-aturan yang dibuat, hukum berupaya mengurangi kesenjangan dan diskriminasi dalam masyarakat.

4. Mendorong Kemajuan

Hukum dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kemajuan masyarakat. Dengan membuat aturan-aturan yang progresif, hukum dapat mengarahkan perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan maju.

5. Menjamin Hak dan Kewajiban

Hukum berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sekaligus memastikan bahwa setiap orang melaksanakan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuannya dan menjalankan fungsinya dengan baik, hukum harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan hukum:

1. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum. Hukum harus dapat memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Prinsip keadilan ini mencakup keadilan distributif (pembagian hak dan kewajiban secara proporsional) dan keadilan korektif (pemulihan hak yang dilanggar).

2. Prinsip Kepastian

Hukum harus memberikan kepastian dalam mengatur perilaku masyarakat. Aturan-aturan hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan ketertiban dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

3. Prinsip Kemanfaatan

Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Aturan-aturan yang dibuat harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

4. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan aturan hukum yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip ini penting untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

5. Prinsip Presumption of Innocence

Prinsip praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Prinsip ini penting untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan.

Meskipun hukum memiliki tujuan dan fungsi yang mulia, dalam praktiknya sering kali terdapat tantangan dalam penegakan hukum. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum antara lain:

1. Ketidakpastian Hukum

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah adanya ketidakpastian hukum. Hal ini bisa terjadi karena adanya peraturan yang tumpang tindih, multitafsir, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Ketidakpastian hukum ini dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat dan membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang.

2. Penegak Hukum yang Tidak Profesional

Kualitas dan integritas penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Apabila aparat penegak hukum tidak profesional, korup, atau tidak memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, maka penegakan hukum akan terhambat.

3. Intervensi Politik

Campur tangan kepentingan politik dalam proses penegakan hukum dapat mengganggu objektivitas dan keadilan. Intervensi politik ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pengaruh dalam pembuatan undang-undang hingga intervensi dalam proses peradilan.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah dapat menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Apabila masyarakat tidak memahami atau tidak mau mematuhi aturan hukum, maka akan sulit untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.

5. Keterbatasan Sumber Daya

Penegakan hukum membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum dan meningkatkan efektivitasnya, diperlukan berbagai upaya. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Reformasi Hukum

Perlu dilakukan reformasi hukum secara menyeluruh untuk menghilangkan peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan. Reformasi ini juga harus memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Penegak Hukum

Peningkatan kualitas dan integritas penegak hukum dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta penerapan sistem reward and punishment yang tegas.

3. Penguatan Lembaga Pengawas

Diperlukan penguatan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

4. Edukasi Hukum bagi Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui program-program edukasi dan sosialisasi hukum yang intensif dan berkelanjutan.

5. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penegakan hukum, misalnya melalui sistem peradilan elektronik atau database hukum yang terintegrasi.

Hukum memiliki tujuan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Melalui fungsi dan peranannya, hukum menjadi instrumen penting dalam mengatur perilaku manusia dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal ini mencakup perbaikan sistem hukum, peningkatan kualitas penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.

Keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya tidak hanya bergantung pada aturan-aturan tertulis, tetapi juga pada komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan dan mematuhi hukum. Hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama dapat terwujud.