Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kepastian Hukum

Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanudin mengungkapkan, penandatanganan MoU tersebut merupakan bukti nyata sinergi lintas lembaga guna menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Tampilkan foto dan video
Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS), Selasa (4/2/2025). (Foto: Istimewa)
Awasi Perizinan Daerah, Kejaksaan Agung Teken MoU dengan Kemendagri, KPK, Polri, dan BAPPISUS
sponsored
fungsi dan tujuan hukum ©Ilustrasi dibuat AI
Fungsi dan Tujuan Hukum: Memahami Peran Penting Hukum dalam Masyarakat
apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan ©Ilustrasi dibuat AI
Apa Arti Penting Hukum dalam Mewujudkan Keadilan?
apa fungsi hukum dalam kehidupan bernegara ©Ilustrasi dibuat AI
Apa Fungsi Hukum dalam Kehidupan Bernegara: Peran Penting dan Tujuannya
teori tujuan hukum ©Ilustrasi dibuat AI
Teori Tujuan Hukum: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan Kantor Pelayanan Pertanahan di Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024). (Arief/Liputan6.com
AHY Ungkap Kunci Utama Indonesia Jadi Negara Maju di 2045
Ilustrasi Vonis Majelis Hakim (Istimewa)
1 Maret Hari Kehakiman Nasional, Tantangan dan Langkah Menjaga Kedaulatan Hukum
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN dan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam. (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).
Misi AHY Jadi Menteri ATR/BPN: Beri Kepastian Hukum ke Investor
Emisi karbon merupakan kunci penting untuk menghindari perubahan iklim saat ini. Solusinya adalah mesin penghisap karbon di Swiss. (Pixabay)
Pemerintah Rilis Perpres Penyimpanan Karbon, Ini Isinya
Ilustrasi sanksi pidana yang diberikan kepada produsen obat yang tidak patuh. credit: unsplash.com/tingey injury law firm.
Aturan Kepailitan dan PKPU Harus Diperkuat, Ini Manfaatnya
Sampai dengan Juli 2023, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil meraih kontrak baru senilai Rp 15,68 triliun. Dok: PTPP
PT PP Kembali Beroperasi Pasca Status PKPU Dicabut
Ketum Partai Gerindra sekaligus bacapres, Prabowo Subianto (tengah) bersama Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kedua kiri), Ketum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Ketum Gelora Anis Matta (kiri) sesaat sebelum melakukan rapat tertutup di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (14/9/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Yusril Ungkap Penyebab Investasi Sulit Berkembang: Kepastian Hukum Tidak Ada
(Foto: © Pexels/Pixabay) Ilustrasi pulau
Kegiatan Tambang di Pulau Kecil Butuh Kepastian Hukum
Cita Citata dan Didi Mahardika didampingi kuasa hukumnya, menyambangi Polda Metro Jaya, Senin (12/12/2022). (Dok. M. Altaf Jauhar)
Cita Citata dan Didi Mahardika Sambangi Polda Metro Jaya Bersama Kuasa Hukum, Ada Apa?
Massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kemenkeu Terus Sosialisasikan UU Cipta Kerja: Beri Kepastian Hukum
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sri Mulyani: Kepastian Hukum Bantu Pemulihan Ekonomi
Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno saat memaparkan visi misi dalam debat Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (17/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sandiaga Sebut Ketidakpastian Hukum Hambat Dunia Usaha, Begini Kata Pengamat
Loading

TRENDING

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan, ada 24 kepala daerah terpilih yang tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan di Gedung Kemendagri, Minggu (16/2/2025).(Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)
berita pilihan

Wamendagri Sebut Tak Ada Konsekuensi Hukum Bagi Kepala Daerah yang Tidak Ikut Retreat

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kader PDIP tidak hadir di retreat kepala daerah di Magelang adalah urusan internal partainya. (Delvira Hutabarat).
berita pilihan

Tanggapi Jokowi, Said PDIP: Instruksi Megawati soal Retreat Kepala Daerah Bukan Urusan Orang Luar

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda. (Liputan6.com/Winda Nelfira)
berita pilihan

Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat, PKB: Kita Hormati

Presiden ke-7 RI Jokowi menanggapi pemecatannya sebagai kader PDIP di rumah pribadinya pada Selasa (17/12).(Liputan6.com/Fajar Abrori)
berita pilihan

Jokowi Tegaskan Seluruh Kepala Daerah Harus Hadir di Retret Akmil Magelang, Utamakan Kepentingan Rakyat

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2024). (Foto: Tim News).
berita pilihan

Soal Instruksi Megawati yang Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat, Dasco: Urusan Mendagri

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Doel. (Radityo).
berita pilihan

Rano Karno Tak Mau Bicara Banyak soal Perintah Megawati yang Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Magelang

Berita Terbaru