PM Yunani Buka Peluang Percepat Pemilu

Demi mencegah situasi yang lebih buruk terjadi Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras didesak mengambil keputusan penting.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 29 Jul 2015, 19:39 WIB
Diterbitkan 29 Jul 2015, 19:39 WIB
Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras
Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras (Reuters)

Liputan6.com, Athena - Kondisi ekonomi Yunani masih berada dalam posisi kurang stabil. Keadaan ini turut mempengaruhi situasi di beberapa sektor lain.

Salah satu area yang ikut terimbas akibat terancam bangkrutnya Yunani adalah sektor politik. Demi mencegah situasi yang lebih buruk terjadi Perdana Menteri Yunani,  Alexis Tsipras didesak mengambil keputusan penting.

Langkah yang kemungkinan besar diambil Tsipras adalah menghelat pemilu lebih awal. Namun, pesta demokrasi tersebut akan dilakukan jika dia tak mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

"Saya merupakan orang terakhir yang meinginkan pemilu (lebih awal terselenggara)," ucap Tsipras seperti dikutip dari ReutersRabu (29/7/2015).

"Jika saya tidak mendapat dukungan mayoritas di parlemen maka kami terpaksa harus menggelar pemilihan umum," sambung dia.

Oleh sebab itu, Tsipras sangat berharap dirinya mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Termasuk dengan sokongan penuh dari partainya yang beraliran kiri Syriza.
Krisis Yunani sendiri dimulai akhir 2009. Penyebab utamanya adalah perpaduan kelemahan struktural ekonomi Yunani dengan defisit struktural dan rasio utang-PDB yang terlalu tinggi dan sudah lama terjadi.

Yunani terkena dampak besar karena industri utamanya, perkapalan dan pariwisata, sangat sensitif terhadap perubahan siklus bisnis. Akibatnya, utang negara ini menumpuk dengan cepat.

Pada 27 April 2010, peringkat utang Yunani turun hingga ke peringkat terbawah oleh Standard & Poor's, karena kemampuan Yunani membayar utang diragukan. Pada awal 2010, pertumbuhan utang nasional Yunani semakin mengkhawatirkan. Pemerintah memberi sinyal Yunani memerlukan dana talangan darurat.

Yunani juga menjadi negara maju pertama yang gagal membayar pinjaman 1,6 miliar euro dari IMF pada 30 Juni 2015. Pada waktu itu, pemerintah negara itu memiliki utang senilai 323 miliar euro. (Ger/Rie)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya