Kemlu: Lebih dari 700 WNI di Yunani Overstayers

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan, ada ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) berada di Yunani. Krisis di "Negeri Para Dewa" tersebut mengakibatkan banyak WNI kehilangan mata pencahariannya.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan, dari data yang diterima pihaknya, ada ratusan WNI overstayer atau izin tinggal kedaluwarsa di Yunani.

"Dari sekitar 1.900 WNI, terdapat sekitar 700 lebih yang berstatus overstayer dan banyak dari mereka bekerja di sektor domestik," ucap Iqbal lewat pesan elektroniknya, Jumat (10/7/2015).

"Umumnya, (para WNI) ditempatkan melalui jalur individu, bukan perusahaan penempatan. Menurut kami, mereka ini rentan," sambung dia.

Pemerintah RI, kata Iqbal, sampai saat ini belum menginisiasi program pemulangan WNI dari Yunani. Namun, pemerintah tengah menggodok perihal pengembalian WNI melalui berapa cara. Termasuk lewat jalan deportasi.

Pendataan WNI

Meski Pemerintah RI terus memonitor kondisi Yunani, namun rencana pemulangan WNI secara resmi sampai saat ini belum tercetus. "Soal WNI dari Athena, kami belum ada program pemulangan resmi," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, KBRI di Athena sudah diinstruksikan untuk menghitung jumlah WNI di sana. Ini dilakukan untuk menyiapkan skenario pemulangan jika situasi dan kondisi Yunani terus memburuk.

"Kami sudah meminta KBRI Athena meng-update data dan membuat assessment, mengenai kemungkinan mendorong pemulangan melalui mekanisme deportasi," jelas Iqbal.

Krisis Yunani dimulai pada akhir 2009. Penyebab utamanya adalah perpaduan kelemahan struktural ekonomi Yunani dengan defisit struktural dan rasio utang-PDB yang terlalu tinggi dan sudah lama terjadi.

Yunani terkena dampak yang besar karena industri utamanya, perkapalan dan pariwisata, sangat sensitif terhadap perubahan siklus bisnis. Akibatnya, utang negara ini menumpuk dengan cepat.

Pada 27 April 2010, peringkat utang Yunani turun hingga ke peringkat terbawah oleh Standard & Poor's, karena kemampuan Yunani membayar utang diragukan.

Pada awal 2010, pertumbuhan utang nasional Yunani semakin mengkhawatirkan. Pemerintah memberi sinyal bahwa Yunani memerlukan dana talangan darurat.

Yunani menjadi negara maju pertama yang gagal membayar pinjaman 1,6 miliar Euro dari IMF pada 30 Juni 2015. Pada waktu itu, pemerintah negara itu memiliki utang 323 miliar Euro. (Rmn/Ein)