Ke Johor Bahru dan Penang, Menlu Retno Blusukan ke Sentra TKI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi blusukan ke Malaysia sebagai bentuk penguatan perlindungan WNI.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 15 Mar 2017, 15:01 WIB
Diterbitkan 15 Mar 2017, 15:01 WIB
Menlu lakukan blusukan ke sejumlah KJRI di Malaysia
Menlu lakukan blusukan ke sejumlah KJRI di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan lawatan ke Malaysia. Di Negeri Jiran, Menlu blusukan ke dua konsulat jenderal di Johor Bahru dan Penang.

Dijelaskan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir, kunjungan [Menlu]( 2877594 "") akan dilangsungkan selama tiga hari. Di sana, mantan Duta Besar RI untuk Norwegia ini akan melihat kehidupan para pekerja asal Indonesia.

"Lawatan dari 15-17 Maret ke Penang dan Johor Bahru, tujuan utama ke dua tempat ini adalah sebagai upaya penguatan perlindungan WNI di luar negeri termasuk di Malaysia," ucap pria yang kerap disapa Tata ini dalam press briefing mingguan Kemlu, Rabu (15/3/2017).

"Di sini akan melakukan pertemuan dengan pemimpin daerah di Penang dan Johor Bahru, lalu melakukan beberapa kegiatan termasuk mengunjungi beberapa sentra TKI yang ada di Johor Bahru dan Penang," ucap dia.

Tata menyebut, di kedua tempat tersebut para WNI kebanyakan bekerja di ladang dan manufaktur. Namun, terdapat pula sebagian kecil yang berprofesi sebagai mahasiswa dan pelajar.

Di samping menemui WNI, kesempatan ini digunakan Menlu meresmikan beberapa inovasi dari KJRI Johor Bahru dan Penang yang merupakan bagian perlindungan WNI.

"Inovasi seperti tracking system untuk penggantian paspor WNI di dua wilayah dan juga cashless service system bagi pelayanan konsuler," ucap Tata.

Malaysia merupakan daerah fokus perlindungan WNI. Terdapat jutaan warga Indonesia yang bekerja dan tinggal di negara tetangga tersebut.

"Secara resmi ada 1,4 juta yang ada di Malaysia. Ini yang resmi dicatat KBRI dan KJRI di sistem perlindungan negeri," kata Tata.

"Kalau jumlah WNI yang masuk dan kerja yang tak sesuai prosedur, datanya mungkin bisa dua kali lipat (dari jumlah resmi)," pungkas Tata.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya