Korea Selatan Minta PBB Verifikasi Penutupan Fasilitas Nuklir Korea Utara

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah meminta PBB memverifikasi penutupan situs-situs uji coba nuklir Korea Utara, kata juru bicara PBB, Selasa, 2 Mei 2018.

Moon mengajukan permintaan itu lewat pembicaraan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Senin 30 April.

Sambungan telepon itu dilakukan beberapa hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan kepada Moon bahwa ia berencana menutup situs uji coba nuklirnya pada bulan Mei ini.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, "Presiden Moon meminta bantuan PBB untuk memverifikasi penutupan situs-situs dimaksud sebagaimana diumumkan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un," demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia (3/5/2018).

Moon juga meminta bantuan PBB untuk mengubah "Zona bebas militer menjadi zona perdamaian" antara kedua Korea.

Di sisi lain, Guterres mengatakan PBB siap membicarakan bentuk bantuan yang dimaksud. Namun, rinciannya tidak diumumkan.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang berkedudukan di Wina selaku lembaga PBB yang mengawasi nuklir global mempunyai keahlian untuk melakukan verifikasi penutupan fasilitas tes nuklir Korea Utara seperti yang diminta Korea Selatan.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Kabar itu datang beberapa hari usai sejumlah analis geopolitik menyebut bahwa janji Korea Utara untuk menutup situs uji coba nuklir utama mereka pada akhir Mei nanti merupakan gestur simbolik yang signifikan namun 'kosong' belaka.

Chairman Kim Jong-un setuju untuk menutup situs uji coba nuklir mereka -- salah satunya Punggye-ri -- usai pertemuannya dengan Presiden Moon Jae-in dalam KTT Korea Utara-Korea Selatan pada Jumat pekan lalu, kata Juru Bicara Istana Kepresidenan Korsel pada Minggu 29 April kemarin.

Persetujuan itu merupakan bentuk kepatuhan atas deklarasi Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification on the Korean Peninsula yang disepakati bersama oleh Kim dan Moon usai KTT tersebut.

Deklarasi yang ditandatangani oleh kedua pemimpin secara jelas 'mengonfirmasi tujuan bersama untuk merealisasi Semenanjung Korea yang bebas nuklir, melalui denuklirisasi penuh'.

Namun, implementasi atas rencana 'denuklirisasi penuh' itu belum dijelaskan secara detail, sehingga beberapa analis khawatir kalau pelaksanaan atas gagasan itu akan dipraktikkan melenceng dari kaidah ideal.

Selain itu, kondisi salah satu fasilitas tes nuklir utama Korea Utara, yakni Punggye-ri, yang dilaporkan sudah tak lagi berfungsi optimal, justru malah membuat upaya penutupan situs itu tak berdampak besar bagi proses denuklirisasi negara tersebut.

Sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Wen Lianxing, seorang ahli geologi dari University of Science and Technology of China di Hefei, menguatkan bukti itu -- menjelaskan bahwa situs Punggye-ri milik Korea Utara telah kolaps.

"Jika laporan itu benar, maka situs tes itu sudah tak lagi berguna untuk uji coba nuklir di masa depan," kata Duyeon Kim, analis dari Korean Peninsula Future Form mengomentari laporan riset itu, seperti dikutip dari NBC News, Senin (30/4/2018).

"Sehingga sejatinya, inisiatif untuk menutup fasilitas tersebut hanya akan menjadi isyarat simbolis semata dan tak berdampak signifikan," tambahnya.