Merapat ke China, Kepulauan Solomon Putus Hubungan dengan Taiwan

Liputan6.com, Taipei - Kepulauan Solomon, sebuah negara di Pasifik, memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada awal pekan ini untuk kemudian beralih ke China. Pemutusan hubungan itu semakin memperkecil jumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik dan mengakui kedaulatan penuh Negeri Formosa  --yakni; 16 negara.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, menanggapi langkah Solomon dengan mencerca China, menuduh Beijing telah kembali memainkan "diplomasi dolar" guna mengiming-imingi negara-negara, yang sebelumnya mengakui kedaulatan Taiwan, kini beralih ke Tiongkok.

Kepulauan Solomon sendiri mengakui bahwa keputusan mereka beralih ke China dimotivasi oleh faktor ekonomi, demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (17/9/2019).

Sekilas Konflik China - Taiwan

Taiwan mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat dengan pemerintahan sendiri yang terlepas dari Beijing. Hal ini memiliki embrio sejak perang saudara antara Partai Kuomintang dengan Partai Komunis China antara 1927 - 1949.

Kuomintang kalah, melarikan diri ke Pulau Formosa yang terpisah dari China daratan pada sebuah selat. Kala itu, Kuomintang masih mendeklarasikan diri sebagai pemimpin sah seluruh wilayah Tiongkok.

Namun, urgensi perang terbuka dengan Partai Komunis China semakin meluntur seiring tahun, hingga akhirnya Kuomintang membentuk pemerintahan negara Republik China (RoC) atau Taiwan dewasa ini.

Sementara Partai Komunis China yang keluar sebagai pemenang dalam perang, memerintah Tiongkok daratan dengan beribukota di Beijing --atau yang kita kenal sebagai Republik Rakyat China (PRC).

Kedua belah pihak saling melempar penolakan eksistensi masing-masing sebagai pemerintahan seluruh wilayah Tiongkok, dan, tensi antara kedua negara masih terjadi hingga saat ini.

Simak video pilihan berikut:

Mayoritas komunitas internasional, bahkan PBB, mengakui China sebagai entitas negara berdaulat dengan sistem "one country, two system" --dengan Hong Kong dan Makau adalah "two system" dalam konsep tersebut.

Sementara Taiwan, tidak demikian --di mana mayoritas komunitas internasional tidak mengakui Negeri Formosa sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh.

Komunitas internasional pun hanya bisa memilih satu, antara China dan Taiwan. Mengakui salah satu dari mereka, berarti mengacuhkan (klaim) kedaulatan atas yang lainnya.

Namun, sejumlah negara anggota PBB, termasuk Indonesia, memiliki "hubungan diplomatik non-formal" dengan Taiwan serta mendirikan kantor perwakilan di masing-masing negara.

Mereka pun bertahan pada status quo hubungan yang saat ini ada (pengakuan penuh pada China dan hubungan non-formal dengan Taiwan), serta berusaha untuk tak mencampuri perselisihan Taipei-Beijing.

Taiwan sekarang memiliki hubungan formal dengan hanya 16 negara, banyak dari mereka adalah negara-negara kecil dan kurang berkembang di Amerika Tengah dan Pasifik, termasuk Belize dan Nauru.

Soal langkah Solomon yang kini telah memutuskan hubungan diplomatik, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan: "Selama beberapa tahun terakhir, China terus menggunakan tekanan keuangan dan politik untuk menekan ruang internasional Taiwan," kata Tsai.

Ia menyebut langkah China sebagai "tantangan yang kurang ajar dan merugikan tatanan internasional."

"Saya ingin menekankan bahwa Taiwan tidak akan melakukan diplomasi dolar dengan China untuk memenuhi permintaan yang tidak masuk akal," katanya.

Menteri luar negeri Taiwan, Joseph Wu, mengatakan Taipei akan segera menutup kedutaan besarnya di Kepulauan Solomon dan menarik kembali diplomatnya.

"Pemerintah China sengaja menyerang Taiwan sebelum pemilihan presiden dan legislatif kami, jelas bertujuan untuk mencampuri pemilihan," kata Wu.

"Pemerintah mengecam keras hal ini dan mendesak para pihak (negara tersisa) untuk memegang kedaulatannya dan nilai kebebasan dan demokrasi."

Tsai sedang mencari masa jabatan kedua dalam Pemilu Taiwan Januari 2020 mendatang dan masalah hubungan pulau itu dengan China kemungkinan besar akan muncul dalan dinamika pemilihan.

Kementerian luar negeri China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya "sangat memuji" keputusan Solomon untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, dan menambahkan itu adalah bagian dari "tren yang tak tertahankan."

"Kami siap bekerja dengan Kepulauan Solomon untuk membuka prospek luas baru bagi hubungan bilateral kami," kata jurubicara Hua Chunying dalam sebuah pernyataan Senin malam.

Seorang pejabat senior yang akrab dengan perencanaan keamanan Taiwan mengatakan kepada Reuters, Beijing telah mengeluarkan "perintah mendesak" untuk menjamin kesetiaan Kepulauan Solomon "dengan biaya berapa pun."

Burkina Faso, Republik Dominika, Sao Tome & Principe, Panama dan El Salvador memutuskan hubungan dengan Taipei dalam beberapa tahun terakhir, untuk kemudian beralih ke China.

Kata Solomon

Keputusan Kepulauan Solomon menyusul hasil tinjauan berbulan-bulan tentang pro dan kontra dari peralihan ke Beijing, yang menawarkan US$ 8,5 juta dana pembangunan untuk menggantikan dukungan dari Taiwan.

Dalam pemungutan suara kabinet pada hari Senin, ada 27 suara untuk mengubah ikatan diplomatik dengan Taiwan; dan enam abstain, menciptakan mayoritas "luar biasa", kata anggota parlemen Kepulauan Solomon kepada Reuters.

Perdana Menteri Kep Solomon, Manasseh Sogavare mengatakan China dipandang lebih mungkin untuk menyediakan pendanaan infrastruktur yang signifikan bagi negara yang miskin itu, di mana kurang dari 50 persen penduduknya memiliki akses ke listrik.

Dia juga berpendapat beralih ke China akan memberikan kekuatan Solomon yang lebih besar atas kekuatan regional tradisional, mengutip Fiji, yang mengabaikan sanksi yang diberlakukan oleh Australia dan Selandia Baru setelah kudeta militer 2006 dengan meningkatkan hubungan dengan China.