NATO Bakal Buka Kantor di Jepang Diprotes China, Dino Patti Djalal: Tak Masalah, Mereka Tambah Perhatian ke Indo-Pasifik

Liputan6.com, Jakarta - NATO dikabarkan bakal mendirikan kantor penghubung di Tokyo pada tahun 2024. Mereka disebut akan menggunakan wilayah itu, sebagai pusat kerja sama dengan mitra Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menilai bahwa rencana pembukaan kantor NATO di Jepang bukanlah masalah. Kendati demikian isu tersebut diprotes oleh China yang mengeluhkan adanya NATO versi Asia.

Menurut pandangan Dino, kehadiran kantor NATO di Jepang tidak semestinya disamakan seperti transfer perlengkapan perang.

"Saya tahu ada omongan tentang NATO Asia dan seterusnya. Kami melihatnya tidak seperti itu. Saat ini, kami tak melihat NATO pindah ke Asia, walau NATO menambah perhatiannya terhadap peristiwa Indo-Pasifik," ujar Dino Patti Djalal di media center acara 56th ASEAN Foreign Ministers' Meeting and Post Ministerial Conference (AMM-PMC), Jumat (14/7/2023).

Dino Patti Djalal mengungkap bahwa saat ini NATO tetap tidak membawa sumber daya strategisnya ke kawasan Indo-Pasifik, dan ia mendukung agar tetap seperti itu. Namun ia menegaskan bahwa pembukaan kantor bukanlah suatu masalah.

"Bagi saya, saya tidak melihat itu sebagai masalah. Itu bukan memindahkan kapal-kapal dan pistol-pistol NATO ke kawasan kita dan mengambil bagian di konflik kawasan. Itu hal yang sama sekali berbeda," ucap Dino yang merupakan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Pekan ini, NATO baru saja mengadakan pertemuan di Vilnius, Lithuania. Jepang dan Ukraina turut diundang ke acara. 

Menurut laporan media Jepang, Nikkei, keputusan pembukaan kantor NATO di Jepang masih dibahas. Namun, NATO tidak memasukkan tentang kantor cabang di Jepang dalam pernyataan bersama (joint communique). Aliansi NATO disebut masih berbeda-beda pandangan soal kehadiran NATO di kawasan Asia.

Sebelumnya dilaporkan, Republik Turki telah memberikan lampu hijau kepada Kerajaan Swedia untuk melanjutkan proses agar masuk NATO. Restu Turki adalah hal yang penting sebagai negara yang lebih dahulu sudah menjadi anggota NATO. 

Seperti diketahui, Kerajaan Swedia ingin masuk NATO sejak terjadinya perang Rusia-Ukraina, namun Turki tidak langsung memberikan dukungan. Ada sejumlah isu yang mengganjal hubungan kedua negara, seperti hubungan Swedia dengan tokoh Kurdi, serta kontroversi kasus pembakaran Al-Qur'an.

Rekonsiliasi terjadi ketika Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada NATO Summit yang berlangsung di Vilnius, Lithuania. Progres itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.

"Saya baru saja melakukan pertemuan konstruktif dengan Presiden Erdogan dan Perdana Menteri Kristersson. Saya gembira mengumumkan bahwa Presiden Erdogan telah setuju untuk meneruskan protokol pengangkatan untuk Swedia ke Majelis Nasional Agung sesegera mungkin, dan bekerja dengan erat dengan Majelis untuk menjamin ratifikasi," ujar Jens Stoltenberg, seperti dikutip rilis resmi situs NATO, Senin (11/7).

Majelis Nasional Agung yang dimaksud adalah parlemen Turkiye agar memastikan negara itu resmi mengakui keanggotaan Kerajaan Swedia.

Sebagai bagian dari proses, Swedia juga telah mengamandemen konstitusinya. Selain itu, Sekjen NATO berkata Swedia menambah kooperasi kontra-terorisme melawan partai Kurdi (PKK) yang notabene merupakan musuh pemerintahan Erdogan, serta melanjutkan ekspor senjata ke Turkiye.

Sekjen NATO berkata proses ini akan membuat Turki dan NATO sama-sama semakin kuat.

"Menyelesaikan pengangkatan Swedia ke NATO adalah langkah bersejarah yang menguntungkan keamanan semua Sekutu NATO pada waktu kritis ini. Ini membuat kita semua lebih kuat dan lebih aman," jelas Stoltenberg.