Alasan Negara Barat Hentikan Beri Pendanaan ke UNRWA

Liputan6.com, Gaza - Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA mendesak negara-negara yang menghentikan pendanaan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

“UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza, dengan lebih dari dua juta orang bergantung pada lembaga tersebut untuk kelangsungan hidup pengungsi,” kata Philippe Lazzarini.

Sembilan negara, termasuk Inggris, sebelumnya menghentikan pendanaan untuk badan tersebut.

Mereka bertindak atas tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Agensi kemudian mengumumkan pemecatan karyawan tersebut.

Negara-negara yang kini menghentikan pendanaan UNRWA adalah Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat.

Didirikan pada tahun 1949, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, UNRWA, adalah badan PBB terbesar yang beroperasi di Gaza. Ini memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.

Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang di Gaza, dikutip dari laman BBC, Minggu (28/1/2024).

Sejak Israel memulai serangannya sebagai respons terhadap serangan Hamas, UNRWA telah menggunakan fasilitasnya di seluruh Gaza guna melindungi ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal.

Informasi mengenai dugaan keterlibatan pegawai UNRWA dalam serangan Hamas diberikan oleh Israel, yang telah lama menuduh berbagai cabang PBB -- termasuk UNRWA -- bias dan bahkan antisemitisme.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (27/1), Lazzarini mengatakan: "Sangat mengejutkan melihat penangguhan dana untuk badan tersebut sebagai reaksi terhadap tuduhan terhadap sekelompok kecil staf, terutama mengingat tindakan segera yang diambil UNRWA dengan mengakhiri kontrak mereka dan meminta pencairan dana."

“Sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah lembaga dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut.

“UNRWA membagikan daftar seluruh stafnya dengan negara tuan rumah setiap tahun, termasuk Israel. Badan tersebut tidak pernah menerima kekhawatiran apa pun mengenai anggota staf tertentu.”

Lazzarini menambahkan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB terhadap "tuduhan keji tersebut akan membuktikan fakta".

Seorang penasihat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (26/1) mengatakan kepada BBC bahwa serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober melibatkan "orang-orang yang digaji UNRWA".

Mark Regev mengatakan, ada informasi yang menunjukkan para guru yang bekerja di sekolah UNRWA “secara terbuka merayakan” serangan tersebut.

Kelompok bersenjata Hamas membunuh sekitar 1.300 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 250 lainnya.

Regev juga merujuk pada seorang sandera Israel yang, setelah dibebaskan, mengatakan bahwa dia "ditahan di rumah seseorang yang bekerja untuk UNRWA".

“Mereka memiliki serikat pekerja yang dikendalikan oleh Hamas dan saya pikir ini saatnya PBB menyelidiki hubungan antara UNRWA dan Hamas,” tambahnya.

Tuduhan tersebut memicu reaksi dari donor-donor besar.

“Inggris terkejut dengan tuduhan bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan tanggal 7 Oktober terhadap Israel, sebuah tindakan terorisme keji yang telah berulang kali dikutuk oleh Pemerintah Inggris,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

“Inggris untuk sementara menghentikan pendanaan UNRWA di masa depan sementara kami meninjau tuduhan terkait ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pihaknya menangguhkan pendanaan tambahan untuk badan PBB tersebut, dengan mengatakan pihaknya “sangat terganggu” dengan pemberitaan tersebut.

UE mengatakan akan menilai langkah lebih lanjut berdasarkan hasil penyelidikan penuh dan komprehensif.

AS, Jerman, dan UE merupakan beberapa negara donor terbesar UNRWA.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan dia "terkejut dengan berita ini".

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan dia bermaksud menghentikan operasi UNRWA di Gaza setelah perang.

Namun Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, Hussein Al-Sheikh, mengatakan keputusan beberapa negara untuk menghentikan dukungan terhadap badan penting PBB tersebut "mengandung risiko bantuan politik dan kemanusiaan yang besar".

UNRWA mengatakan pihaknya sedang berjuang untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 1,7 juta orang -- hampir tiga perempat dari populasi -- yang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran selama 12 minggu.