Kemlu RI Terus Upayakan Diplomasi Hukum Laut Warisan Prof. Hasjim Djalal

Liputan6.com, Jakarta - Diplomat Indonesia sekaligus ahli hukum internasional Prof. Hasjim Djalal meninggalkan warisan dalam hal hukum laut internasional.

Sepeninggalnya, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arief Havas Oegroseno menyebut ada beberapa pekerjaan penting yang harus dilanjutkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) untuk meneruskan perjuangannya.

Menurut Havas, banyak hal yang perlu diakomodasi dan dilanjutkan untuk memastikan prinsip-prinsip yang sudah diperjuangkan Prof. Hasjim dapat terus hidup dan berkembang.

Havas mengungkapkan, pertama-tama, Kemlu RI harus terus melaksanakan workshop mengenai "self-managing potential conflict", sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai pengelolaan konflik secara mandiri yang telah diperkenalkan oleh Prof. Hasjim.

"Itu kita lakukan terus setiap tahun," tutur Havas kepada media di kantor Kemlu RI, Selasa (25/2/2025).

Program ini akan tetap dilanjutkan setiap tahunnya, dengan tujuan agar Indonesia tetap dapat memainkan peran penting dalam pencegahan dan resolusi konflik internasional.

Selain itu, ada beberapa studi yang perlu dilanjutkan, salah satunya adalah mengenai penentuan perdalaman yang belum selesai. Studi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mengoptimalkan posisinya di dalam komunitas internasional, baik dalam aspek diplomasi maupun pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu bidang yang juga sangat mendapat perhatian adalah pengelolaan aktivitas militer di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Masalah ini, yang hingga kini belum sepenuhnya diselesaikan, akan menjadi perhatian utama Kemlu RI ke depannya untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia.

Havasjuga menekankan pentingnya pemanfaatan "seabed area" atau area dasar laut yang dikelola oleh International Seabed Authority (ISA). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pertambangan mineral di dasar laut, ISA mengelola empat kawasan laut di seluruh dunia, dengan Indonesia berupaya untuk mendaftar dan memperoleh hak eksplorasi di kawasan Pasifik.

Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi sumber daya alam bawah laut yang ada di sana.

"Nah, kita sekarang sedang melakukan upaya untuk mendaftar. Banyak negara sudah mendaftar. Dan nanti kalau sudah diterima, kita bisa punya hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di masa depan mineral yang ada di dasar laut," tutur Havas.

Terakhir, Havas menyebut pendidikan hukum laut juga menjadi fokus utama dalam melanjutkan karya Prof. Hasjim. Dia menegaskan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip dasar hukum laut, terutama terkait dengan status negara kepulauan yang dimiliki Indonesia.

Menurut Havas, meskipun Prof. Hasjim telah meninggal dunia, tugas untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar yang beliau wariskan tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan kementerian terkait lainnya.