Kasus COVID-19 Merangkak Naik, Pakar Sarankan Pengendalian dengan 7 Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta Mantan Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan 7 hal untuk mengendalikan kenaikan kasus COVID-19, termasuk yang disebabkan Omicron.

Ketujuh hal itu adalah:

-Transmisi lokal yang sekarang sudah terjadi harus dicari dari mana sumber mereka tertular. Bukan hanya mereka menularkan ke mana.

“Kalau tahu sumber awalnya maka bisa dicek ke mana saja si sumber awal itu sudah menularkan, dan semuanya diisolasi,” kata Tjandra dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).

-Karena banyak kasus tanpa gejala dan hanya ditemukan saat tes, maka jumlah tes di populasi harus lebih ditingkatkan. Tujuannya, jika ada Orang Tanpa Gejala (OTG) dapat segera ditemukan dan diisolasi supaya tidak menularkan ke sekitarnya.

Simak Video Berikut Ini

Hal selanjutnya adalah:

-Pengawasan dari luar negeri harus terus ketat. Melalui mekanisme International Health Regulation (IHR) dapat disampaikan informasi ke negara asal varian Omicron agar di negara itu juga dilakukan testing dan tracing dari kemungkinan sumber penular di negara itu.

“Apalagi kalau ada Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka dicek di sana apakah sudah ada penularan di antara mereka.”

-Karena masih 43 persen populasi dan 56 persen lansia belum divaksinasi lengkap, maka angka ini harus segera dikejar untuk divaksinasi semaksimal mungkin.

“Pemberian booster tentu baik dan segera dimanfaatkan oleh yang sudah mendapat kesempatan ini. Tetapi secara makro maka pemberian booster jangan sampai mengorbankan upaya pemberian vaksin yang 2 kali yang mutlak amat diperlukan.”

Hal berikutnya yakni:

-Kesiapan pelayanan kesehatan dari primer, sekunder, dan tertier harus terus ditingkatkan.

-Upaya komunikasi risiko yang intensif agar protokol kesehatan dapat dilakukan lebih baik lagi, ini bukan lagi "new normal" tapi sudah menjadi "now normal."

-Data harus selalu mutakhir, dengan surveilans yang ketat, sehingga dinamika pengambilan keputusan publik dapat berdasar data real time, tepat dan cepat, tutup Tjandra.