Muhadjir Effendy: Seharusnya Tidak Ada Stunting di Maluku Utara

Liputan6.com, Ternate - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengaku heran mengapa angka stunting di Maluku Utara terbilang tinggi. Keanekaragaman hayati dan kekayaan lautan yang dimiliki, seharusnya tidak ada stunting di sana.

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah timur Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai kekayaan pertambangan yang dikandungnya, kekayaan hayati dan rempah-rempah, serta kekayaan sumber daya laut.

Namun, kekayaan sumber daya alam dari Maluku Utara justru bertolak belakang dengan keadaan sumber daya manusianya. Sebab, angka stunting di Maluku Utara masih sangat tinggi.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi balita stunting di Maluku Utara sebesar 27,5 persen. Sementara itu, angka prevalensi stunting tertinggi, yakni di Pulau Taliabu sebesar 32,5 persen, sedangkan terendah di Kota Ternate di angka 24 persen.

"Karena itu, saya heran kenapa di sini (Maluku Utara) angka stuntingnya tinggi," ucap Muhadjir saat berdialog stunting bersama Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, tenaga kesehatan, dan pendamping stunting di Kelurahan Afe-Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Sabtu, 11 Juni 2022.

Menurut Muhadjir, penyebab tingginya stunting di Maluku Utara dilatarbelakangi pemanfaatan sumber daya alam yang ada masih rendah. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Maluku Utara seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi bagi ibu dan bayi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dari laporan yang diterima Muhadjir Effendy, bahwa masih banyak orangtua di Maluku Utara yang tidak memiliki kesadaran untuk memberikan makanan bergizi pada anak-anaknya. Dalam hal ini, pemilihan makanan bergizi yang bervariasi belum optimal.

Contohnya, anak-anak hanya diberikan makanan papeda (olahan sagu) karena anak menyukainya. Akibatnya, asupan protein lain seperti ikan, tempe, tahu, dan kacang-kacangan tidak terpenuhi.

"Jadi, kalau sedang hamil ibu bisa makan ikan yang banyak. Agar pertumbuhan janinnya baik. Kemudian di sini, banyak ikan-ikan laut yang sangat sehat, tanaman subur banyak sekali macam-macam," ujar Muhadjir melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

"Harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk meningkatkan gizi ibu dan anak-anak."

Demi meningkatkan keadaan gizi dari penduduk Maluku Utara, lanjut Muhadjir, memerlukan intervensi dari banyak pihak. Salah satunya yang telah dilakukan oleh Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Ternate yang membuat inovasi olahan makanan yang disukai oleh ibu dan anak yang terbuat dari daun kelor, ikan tuna dan ikan layang.

"Saya kira itu sudah sangat bagus, Poltekkes sudah mencoba mengembangkan berbagai jenis makanannya yang gizinya sudah disubstitusikan kepada berbagai macam makanan, sehingga itu bisa diberlakukan untuk para ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun," tutur Menko PMK.

Muhadjir Effendy menegaskan, Pemerintah pusat juga akan melakukan intervensi untuk menurunkan stunting di Provinsi Maluku Utara. Di antaranya, memberikan bantuan alat kesehatan USG dan alat pengukuran badan digital di puskesmas dan pengadaan air bersih.

"Karena itu, saya mohon nanti ditingkatkan (penanganan stunting). Targetnya (penurunan stunting) Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu 14 persen. Nanti saya ke sini lagi harus di bawah 20 persen," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Menko PMK Muhadjir berkunjung ke dua rumah keluarga resiko stunting. Ia mengecek status penerimaan bantuan sosial dari Pemerintah. Hasilnya, di antara mereka masih belum menerima skema bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Perlu diketahui, pencairan dana bansos PKH dilakukan per tiga bulan.

Muhadjir pun meminta kepada pihak dinas sosial (dinsos) untuk memasukkan para keluarga rentan stunting kedalam PKH sebagai upaya penanganan stunting.

Selanjutnya, ia juga memberikan kuliah umum pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Saat memberikan kuliah umum, Muhadjir meminta agar kampus UMMU bisa berperan aktif dalam percepatan penanganan stunting di Maluku Utara.

Target penurunan stunting yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari kementerian maupun pemerintah daerah. Secara agregat nasional kemungkinan besar target penurunan stunting bisa tercapai.

Saat ini, sudah ada kabupaten/kota yang angka stuntingnya sudah satu digit. Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengingatkan Gubernur, Wali Kota, dan para Bupati agar target penurunan stunting 14 persen pada 2024 harus tercapai.

"Ada beberapa kabupaten/kota (angka stunting) di bawah 10 persen. Sehingga nanti secara rata-rata, kalau 14 persen itu Insya Allah asal kita kerja keras ya bisa," jelas Muhadjir saat mendampingi Jokowi kunjungan kerja dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3/2022). 

Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan, kepala seluruh kepala daerah di Provinsi NTT bahwa sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan stunting, gizi, pendampingan calon-calon pengantin (catin) harus diperhatikan agar para catin tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah.

“Saya minta semua gubernur dan wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama, jangan sampai target 14 persen itu luput,” tegas Jokowi.