448 Juta Vaksin COVID-19 Sudah Disuntikkan, Jokowi: Bukan Hal yang Gampang

Liputan6.com, Jakarta Sudah 448 juta vaksin COVID-19 disuntikkan ke masyarakat Indonesia. Angka tersebut merupakan upaya dari banyak pihak demi meningkatkan kekebalan terhadap infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

"Bapak ibu bisa membayangkan, bagaimana satu per satu 448 juta vaksin itu kita suntikkan. Bukan persoalan yang gampang," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain mesti mengedukasi masyarakat mengenai manfaat vaksin COVID-19, aspek geografis Indonesia juga tidak semua mudah diakses.

"Geografi kita juga tidak mudah, ada laut, ada gunung, ada sungai semuanya dilalui untuk mencapai rakyat bisa disuntik dan rakyat mau disuntik," tutur Jokowi dalam Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta pada Kamis (26/1/2023).

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras memvaksinasi masyarakat. Tak ketinggalan, Jokowi juga memberi apresiasi terhadap TNI dan Polri yang selama masa pandemi COVID-19 turut bekerja membantu agar masyarakat divaksinasi.

Melihat angka 448 juta vaksin COVID-19 sudah disuntikkan, ini juga jadi bukti bahwa kerja sama bisa membuahkan hasil yang baik.

"ini pekerjaan yang memerlukan sinergitas yang sangat baik dan itu semuanya bisa kita lakukan," katanya.

Indonesia memiliki target vaksinasi COVID-19 sebesar 234,6 juta. Untuk dosis pertama sudah mencapai 204,1 vaksin COVID-19 yang disuntikkan berdasarkan data per 24 Januari 2023.

Sementara itu, vaksinasi dosis kedua baru 175 juta penduduk yang menerima dosis lengkap. Terlebih untuk vaksinasi booster pertama juga terus diupayakan naik dari angka saat ini di 69,2 juta. Untuk vaksinasi dosis keempat sudah tercapai sebesar 1,2 juta.

Di tengah cakupan vaksinasi booster pertama atau dosis 3 yang masih rendah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia sudah mulai membuka pelaksanaan booster kedua atau dosis 4 bagi masyarakat umum. Booster kedua telah dimulai hari ini, 24 Januari 2023.

Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril mengakui memang cakupan vaksinasi booster pertama rendah. Pertimbangan pemberian vaksin booster kedua berdasarkan lama waktu atau interval vaksinasi booster pertama yang sudah lebih dari enam bulan.

Seperti diketahui, pelaksanaan vaksinasi booster pertama bagi masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas mulai dilakukan sejak 12 Januari 2022. Artinya, telah lebih dari enam bulan jarak pemberian vaksin booster pertama.

"Ini tantangan bagi kita. Sementara booster pertama kita masih rendah dan sekarang kita sudah lakukan booster kedua," terang Syahril menjawab pertanyaan Health Liputan6.com saat 'Press Conference: Vaksin COVID-19 Booster ke-2 Bagi Masyarakat Umum' pada Selasa, 24 Januari 2023.

"Dengan maksud bahwasanya antara booster pertama dan kedua sudah lebih dari enam bulan sehingga titer antibodi masyarakat itu sudah menurun. Jadi perlu diberi tambahan booster kedua ini."

Pertimbangan lain dalam pemberian vaksin booster kedua bagi masyarakat umum turut melihat data dan situasi epidemiologi. Walaupun kasus COVID-19 di Indonesia terkendali, perlindungan kekebalan dari vaksinasi harus tetap berjalan.

"Ini memastikan Indonesia tidak ada kenaikan gelombang kasus dan siap menuju endemi. Booster kedua menjawab kebutuhan masyarakat seiring mobilitas meningkat," kata Syahril.

"Jadi ini seiring kebutuhan bukan hanya dari sektor kesehatan, tapi ekonomi dan bidang lainnya."

Epidemiolog Dicky Budiman ikut angkat bicara. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai booster kedua bagi tenaga kesehatan dan lanjut usia (lansia).

“Ya saat ini adalah waktu yang tepat karena booster pertama itu rata-rata sudah lima bulan lalu diberikan kepada kelompok tenaga kesehatan dan lansia,” kata Dicky kepada Health Liputan6.com melalui pesan suara, Selasa (23/1/2023).

Sedangkan, bagi masyarakat umum, maka pemberiannya harus selektif.

“Untuk masyarakat umum saat ini menurut saya selektif dulu karena kita harus prioritaskan kelompok yang berisiko tinggi dari sisi kondisi tubuh maupun pekerjaan.”

Tindakan selektif juga perlu dilakukan mengingat adanya keterbatasan tenaga kesehatan, vaksinator, dan vaksinnya.

“Masyarakat umum, umumnya bukan kelompok rawan sehingga bisa nunggu.”

Adapun masyarakat umum yang bisa diprioritaskan dalam menerima vaksinasi booster dosis kedua dapa