Kenali Perbedaan UMP, UMR, UMK dan Penetapannya untuk Para Pekerja

Liputan6.com, Jakarta Perbedaan UMP, UMR dan UMK sering membuat masyarakat dan pekerja salah sebut. Padahal ketiga kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Selain itu, perbedaan lain juga terdapat pada Undang-Undang yang mengaturnya.

Perbedaan UMP, UMR, dan UMK penting untuk diketahui oleh para pekerja maupun pegawai perusahaan. Perbedaan UMP, UMR, dan UMK adalah salah satu standar upah minimum di Indonesia.

Istilah UMP, UMR, dan UMK secara garis besar mengatur mengenai upah minimum. Dengen mengetahui perbedaan UMP, UMR, dan UMK dapat memahami penetapan dari ketiga istilah tersebut.

Untuk lebih rinci, berikut ini Liputan6.com ulas mengenai perbedaan UMP, UMR, UMK, dan penetapannya yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (29/11/2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 Undang- undang nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung ataua tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Upah yang diterima pekerja/buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan upah seorang dapat mewujudkan impian cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berikut ini pengertian UMP, UMR, UMK yang penting diketahui oleh masyarakat dan para pekerja:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP adalah singkatan dari Upah Minimun Provinsi. UMP merupakan batasan upah minimal yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan berlaku di kabupaten atau kota yang tercakup. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Pasal 1 terkait Upah Minimum, besaran UMP ditetapkan sesuai standar setiap kabupaten/kota. Hal ini karena setiap habupaten/kota  memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

UMP biasanya disahkan oleh gubernur tiap 21 November setiap tahunnya. UMP yang baru akan mulai diterapkan pada 1 Januari di tahun selanjutnya dan ditinjau kembali setiap tahunnya. Istilah UMP dulu dikenal sebagai UMR, sebelum adanya penggantian nama.

2. Upah Minimum Regional (UMR)

UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. Saat ini istilah UMR sudah tidak digunakan lagi. UMR adalah standar upah minimum pekerja yang berlaku di provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. 

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR tingkat I diganti dengan UMP (Upah Minimum Provinsi). Adapun istilah UMR tingkat II diganti dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

3. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/ Kota. UMK adalah standar upah minimum pekerja yang berlaku hanya di wilayah kabupaten/kota. Ini sebabnya, UMK tiap kabupaten/kota dalam satu provinsi bisa berbeda. UMK ditetapkan oleh gubernur. Tapi, standar UMK diajukan oleh bupati atau wali kota. Biasanya UMK lebih tinggi dari UMP yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa perbedaan UMP, UMR, dan UMK adalah sebagai berikut ini:

1. Wilayah pemberlakuan

Perbedaan UMP, UMR, UMK yang pertama adalah wilayah pemberlakuan. Pada UMP atau UMR wilayah pemberlakuan dilingkup daerah tingkat provinsi. Sedangkan UMK, wilayah pembelakuan terjadi di daerah tingkat kabupaten/kota.

2. Yang berwenang mengusulkan dan menetapkan

Perbedaan UMP, UMR, UMK yang berikutnya adalah yang berwenang mengusulkan dan menetapkan upah minimum. UMK dan UMP pada dasarnya ditetapkan oleh gubernur setempat. Namun, UMK gubernur mempertimbangkan usulan dari bupati/walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara untuk UMP, gubernur hanya mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.

Penetapan besaran upah untuk pekerja atau pegawai ditetapkan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen ini dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebainya.

Hal lain yang mendasari penetapan upah minimum untuk pekerja adalah perkembangan teknologi dan sosial ekonomu yang cukup pesat. Untuk itu, perlu dibutuhkan kebutuhan hidup layak yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional.