Fakta Kasus Terpidana Mati Mary Jane yang Dibebaskan, Korban TPPO yang Diselamatkan Presiden Filipina

Liputan6.com, Jakarta Mary Jane Veloso, seorang warga negara Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, akhirnya dapat kembali ke negaranya setelah lebih dari satu dekade mendekam di penjara. Keputusan pembebasan ini disampaikan oleh Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, yang berterima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto atas kerja sama dalam menyelesaikan kasus ini.

“Hasil ini merupakan cerminan dari kedalaman kemitraan negara kita dengan Indonesia, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang,” ujar Marcos Jr melalui akun Instagram resminya pada Rabu (20/11/2024).

Mengutip situs resmi Komnas Perempuan RI, Mary Jane merupakan terpidana kasus narkoba yang sempat lolos dari eksekusi mati pada detik-detik terakhir setelah ditemukan fakta bahwa ia adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berikut fakta kasus terpidana mati Mary Jane yang dibebaskan selengkapnya. 

Kasus Mary Jane Veloso bermula pada tahun 2010 ketika ia ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, dengan membawa 2,6 kilogram heroin di dalam kopernya. Ia dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Oktober 2010. Fakta baru muncul bahwa Mary Jane direkrut secara ilegal oleh Maria Christina P. Sergio dan Julius Lacanilao. Mary Jane merupakan korban TPPO.

Pada 2015, Mary Jane dijadwalkan menjalani eksekusi mati di Pulau Nusakambangan bersama delapan terpidana lainnya. Namun, eksekusi ditunda setelah adanya permintaan dari pemerintah Filipina untuk memberikan kesempatan bagi Mary Jane bersaksi dalam kasus TPPO terhadap perekrutnya di Filipina.

Selama lebih dari satu dekade, pemerintah Filipina melakukan negosiasi panjang dengan Indonesia untuk menyelamatkan Mary Jane dari hukuman mati. Presiden Marcos Jr menyebut perjalanan ini sebagai “perjalanan panjang dan sulit”.

“Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya membawanya kembali ke Filipina,” ungkap Marcos Jr.

Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan opsi transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asing seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra.

Mary Jane adalah salah satu dari banyak korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang terjebak dalam kejahatan lintas negara. Pada 2020, Pengadilan Nueva Ecija Filipina menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada perekrutnya, Maria Christina P. Sergio dan Julius Lacanilao, atas perekrutan tenaga kerja ilegal.

Mahkamah Agung Filipina juga memberikan izin kepada Mary Jane untuk memberikan kesaksian sebagai korban TPPO. Kesaksian ini memperkuat posisi Mary Jane sebagai korban, yang akhirnya membuka jalan bagi pembebasannya.

Selama 12 tahun di Lapas Perempuan Kelas IIB Wonosari, Mary Jane menjalani hari-harinya dengan penuh ketidakpastian hukum. Dalam berbagai wawancara, Mary Jane mengungkapkan rasa syukurnya karena masih dapat berkomunikasi dengan keluarganya, meski hanya melalui virtual.

“Sebagai ibu, saya tidak bisa merasakan bagaimana kedua anak saya tumbuh besar. Banyak momen yang tidak bisa saya lakukan karena saya berada di sini,” kata Mary Jane, dikutip dari Merdeka.com.

Ia juga mengaku selalu optimis bahwa suatu saat ia akan bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. 

“Saya percaya tidak akan terjadi apapun tanpa kehendak Tuhan. Saya percaya suatu saat kita bisa berkumpul lagi,” ujarnya.

Mary Jane dibebaskan setelah negosiasi panjang antara pemerintah Filipina dan Indonesia. Ia diidentifikasi sebagai korban TPPO, yang membuka jalan bagi pembatalan eksekusi mati dan pembebasannya.

Mary Jane ditangkap pada 2010 di Indonesia karena membawa 2,6 kilogram heroin, tetapi kemudian ditemukan bahwa ia adalah korban perdagangan manusia.

Presiden Filipina terlibat dalam negosiasi diplomasi selama lebih dari satu dekade, yang akhirnya membuahkan hasil berupa pembebasan Mary Jane.

Indonesia bekerja sama dengan Filipina dan mempertimbangkan opsi transfer of prisoner untuk menyelesaikan kasus ini, dengan tetap menjaga hubungan baik kedua negara.