Profil Rohidin Mersyah, Calon Gubernur Petahana Bengkulu yang Diperiksa KPK Buntut Anak Buahnya Terjaring OTT

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024). Penangkapan ini mengejutkan publik, terutama setelah tujuh kepala dinas dari Pemprov Bengkulu dikabarkan diamankan oleh KPK untuk diperiksa lebih lanjut di Mapolresta Bengkulu.

Gubernur Bengkulu sekaligus calon gubernur petahana pada Pilkada 2024, Rohidin Mersyah, tiba di Mapolresta sekitar pukul 23.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ini. Rohidin, yang sedang menjalani masa kampanye sebagai paslon nomor urut 2, kini menjadi sorotan tajam di tengah dinamika politik Bengkulu.

Kasus ini menjadi tantangan besar bagi Rohidin, yang sebelumnya dikenal memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan dan dunia akademis. Lalu, siapa sebenarnya sosok Rohidin Mersyah?

Lahir pada 9 Januari 1970 di Gelumbang, Kota Manna, Bengkulu Selatan, Rohidin Mersyah memulai karier politiknya sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada periode 2010–2015. Sebelumnya, ia meniti karier di dunia pemerintahan melalui berbagai posisi strategis, seperti Kepala Poskeswan Kabupaten Bengkulu Selatan (1998) hingga Kabid Perencanaan di Bappeda Bengkulu Selatan (2008–2009).

Pada 2016, Rohidin dilantik sebagai Wakil Gubernur Bengkulu, mendampingi Gubernur Ridwan Mukti. Ketika Ridwan tersandung kasus korupsi pada 2017, Rohidin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur hingga akhirnya terpilih menjadi Gubernur Bengkulu untuk periode 2018–2021. Kinerjanya membuatnya kembali terpilih untuk periode kedua pada 2021–2024. Saat ini, ia kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Bengkulu 2024 bersama pasangannya, Meriani.

Rohidin Mersyah memiliki latar belakang pendidikan yang solid. Ia menyelesaikan S-1 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1994. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan S-2 di bidang Manajemen Agribisnis dan S-3 Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan di Institut Pertanian Bogor (IPB), masing-masing lulus pada 2002 dan 2005.

Selama masa pendidikan, Rohidin aktif di berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan UGM (1993–1994) dan Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Bengkulu di Yogyakarta (1994–1995). Keterlibatannya dalam organisasi inilah yang membentuk fondasi kepemimpinannya di dunia politik.

Selain berkarier di politik, Rohidin juga tercatat sebagai akademisi. Ia menjadi dosen pascasarjana di Universitas Bengkulu untuk program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Magister Manajemen Agribisnis. Sebagai seorang akademisi, ia kerap memberikan pandangan ilmiah dalam kebijakan-kebijakan publik yang diterapkannya di Bengkulu.

Dalam dunia pemerintahan, Rohidin dikenal sebagai figur yang memperjuangkan program pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, kasus terbaru terkait OTT di Pemprov Bengkulu ini bisa menjadi batu sandungan besar bagi karier politiknya.

OTT yang dilakukan KPK terhadap tujuh kepala dinas di Pemprov Bengkulu menjadi isu yang membayangi kampanye Pilkada 2024. Rohidin, sebagai petahana, harus menghadapi sorotan publik dan potensi pengaruh negatif terhadap elektabilitasnya. Pemeriksaannya oleh KPK semakin memperkeruh situasi, meskipun keterlibatannya dalam kasus ini masih belum jelas.

Publik Bengkulu kini menunggu kelanjutan proses hukum dan dampaknya terhadap dinamika politik di daerah tersebut.

Rohidin Mersyah adalah Gubernur Bengkulu petahana dan calon gubernur dalam Pilkada 2024. Ia juga seorang akademisi dan politisi yang memiliki karier panjang di pemerintahan.

Rohidin Mersyah dipanggil untuk diperiksa oleh KPK setelah tujuh kepala dinas di Pemprov Bengkulu terjaring OTT. Keterlibatannya masih belum jelas.

Rohidin dikenal memperjuangkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Bengkulu.

OTT KPK berpotensi memengaruhi citra Rohidin sebagai petahana dan bisa berdampak negatif pada elektabilitasnya di Pilkada Bengkulu 2024.