'Nyesel Gabung Republik', Sebuah Panggilan Perbaikan dari Putra Mahkota Keraton Solo

Liputan6.com, Semarang - Keprihatinan Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, KGPAA Hamangkunegoro atas situasi Indonesia terlihat dalam unggahan "Nyesel Gabung Republik". Tentu saja unggahan itu menarik perhatian dan jadi bahan diskusi banyak pihak. Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Dr Kanjeng Pangeran Aryo (KPA) Henry Indraguna SH. MH menyebutkan bahwa unggahan tersebut mencerminkan adanya kerugian nyata rakyat. "Kami mendengar suara Putra Mahkota dan memahami alasannya. Kasus korupsi di Pertamina dengan menipu kualitas Pertamax, jelas sangat mengecewakan rakyat," kata Henry.

Kondisi ini diperburuk dengan PHK massal 10 ribu pekerja Sritex di Sukoharjo sejak 2024 setelah impor tekstil dibebaskan. Hal itu memicu pengangguran dan kemiskinan baru. Belum lagi kasus korupsi timah Rp300 triliun yang merampas hak rakyat atas sumber daya alam. "Yang paling nyata dirasakan Keraton Kasunanan adalah janji Daerah Istimewa Surakarta yang dijanjikan sejak 1946 tak diwujudkan. Bahkan upaya mewujudkan saja tidak terlihat. Republik meninggalkan keraton dan warga Solo tanpa hak istimewa yang diharapkan," katanya.

Putra mahkota juga mengunggah ‘Percuma Republik kalau hanya untuk membohongi,’ sebuah kalimat yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap janji-janji yang tak ditepati. Ini adalah satire yang relevan, seperti dijelaskan KPA Dany Nur Adiningrat dari keraton.

Kegelisahan putra mahkota itu harus dibaca agar pemerintah merespon secara bijak. Kritik putra mahkota itu adalah panggilan nyata agar republik kembali berpihak pada rakyat. Karena sejatinya rakyat adalah pemilik republik. "Bahwa pemerintah dan raja sekali pun mereka terpilih sebagai pengelola negara dan raja yang secara turun temurun menjadi pengageng budaya dan wilayah, sejatinya tetap harus memberikan pelayanan kepada rakyat sebagai titah dan sumpahnya," katanya.

Ditambahkan bahwa unggahan itu bukan penolakan terhadap NKRI, melainkan seruan agar janji kemerdekaan tidak hanya jadi slogan.

Di sisi lain pandangan Gusti Moeng, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Solo, yang menyoroti stabilitas nasionai lantaran unggahan bagian dari keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pernyataan Gusti Moeng merupakan komitmen leluhur Keraton yang ikut mendirikan republik pada tahun 1945 yang juga menjadi pondasi berbangsa. Gusti Moeng menegaskan pernyataan tersebut bukan sikap keraton sebagai lembaga adat. Tetapi adalah sikap pribadi putra mahkota. 

"Dari pernyataan Gusti Moeng kita melihat bahwa Keraton Solo masih bersikap bahwa NKRI tak bisa ditawar. Bahayanya jika ada yang memanfaatkannya untuk menggoyahkan persatuan," kata Henry.

Diharapkan para penentu nasib negeri mendengarkan aspirasi Putra Mahkota atas kerugian rakyat, sekaligus memastikan semangat persatuan yang digaungkan Gusti Moeng. "Rakyat yang dirugikan harus didengar, tetapi persatuan tetap kita junjung. Ini saatnya bertindak nyata para pengelola negara taubat bahwa rakyat dan kepentingan bangsa dan negara ,menjadi mahkota mereka menerima mandat berkuasa," katanya.