Joe Biden Beri Grasi untuk Hunter Atas 2 Tuduhan Kejahatan di Akhir Masa Jabatan, Tuai Kritik

Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengambil langkah mengejutkan dengan mengampuni anaknya, Hunter Biden, dari dakwaan pidana federal. Pengampunan ini mencakup kejahatan pajak dan pelanggaran undang-undang senjata api yang menjerat Hunter selama beberapa tahun terakhir. Langkah ini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk lawan politik dan pengamat hukum.

Pengampunan penuh ini diumumkan pada Minggu (1/12) dan mencakup semua potensi pelanggaran federal Hunter Biden selama satu dekade terakhir. Keputusan ini dianggap kontroversial karena Biden sebelumnya menyatakan tidak akan mencampuri urusan hukum anaknya. Namun, ia mengaku bahwa proses hukum yang berlangsung tidak adil dan bermotif politik.

Keputusan ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang dampak politik dan hukum, mengingat Joe Biden akan meninggalkan jabatan pada Januari mendatang. Bagaimana pengampunan ini akan memengaruhi transisi kekuasaan ke Donald Trump?

Hunter Biden menghadapi dakwaan berat, termasuk penggelapan pajak dan pelanggaran terkait kepemilikan senjata api. Ia mengaku bersalah atas penggelapan pajak sebesar $1,4 juta dan didakwa berbohong dalam formulir pembelian senjata api pada 2018. Keputusan hukum semula dijadwalkan diumumkan pada Desember ini.

Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan putra seorang presiden aktif. Lawan politik Joe Biden, termasuk Donald Trump, memanfaatkan kasus ini sebagai senjata untuk menyerang legitimasi kepemimpinannya.

Pada 1 Desember, Joe Biden mengumumkan pengampunan penuh dan tanpa syarat untuk Hunter Biden. Langkah ini mencakup semua dakwaan federal antara Januari 2014 hingga Desember 2024. Biden mengklaim langkah ini didasarkan pada keyakinannya bahwa Hunter dituntut secara tidak adil karena hubungan keluarga.

Langkah ini mendapat kritik keras dari Partai Republik, yang menilai Biden menyalahgunakan kekuasaannya untuk melindungi keluarga. Namun, Biden bersikeras bahwa keputusan ini penting untuk keadilan.

Pengampunan ini memicu reaksi beragam di kalangan publik dan politik. Banyak yang mempertanyakan integritas Joe Biden, mengingat ia pernah berjanji tidak akan mencampuri kasus hukum anaknya. Lawan politik, termasuk Donald Trump, menyebut pengampunan ini sebagai bukti nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, ada juga yang mendukung langkah Biden, dengan alasan bahwa tuntutan terhadap Hunter bermotif politik dan selektif. Dukungan ini terutama datang dari kelompok pendukung Partai Demokrat.

Pengampunan presiden untuk anggota keluarga bukan hal baru dalam sejarah AS. Sebelumnya, Presiden Bill Clinton mengampuni saudara tirinya atas kasus narkoba, dan Donald Trump mengampuni ayah mertuanya. Namun, kasus Hunter menjadi perhatian karena konteksnya yang terjadi di penghujung masa jabatan Joe Biden.

Secara hukum, pengampunan ini menghapus ancaman pidana federal terhadap Hunter. Namun, ia tetap bisa menghadapi tuntutan hukum di tingkat negara bagian atau perdata.

Keputusan untuk mengampuni Hunter bisa berdampak signifikan pada reputasi politik Joe Biden. Dengan transisi kekuasaan ke Donald Trump pada Januari 2025, langkah ini dapat dimanfaatkan oleh Partai Republik untuk menyerang Partai Demokrat.

Meskipun demikian, Biden menyatakan bahwa ia bertindak sebagai seorang ayah yang melindungi anaknya dari ketidakadilan. Apakah langkah ini akan merusak warisan politiknya, masih menjadi perdebatan.

Tidak, sebelumnya Bill Clinton dan Donald Trump juga mengampuni anggota keluarganya atas kasus pidana.

Pengampunan ini menghapus semua dakwaan federal terhadap Hunter Biden, tetapi tidak melindunginya dari tuntutan di tingkat negara bagian.

Pengampunan ini dianggap nepotisme dan bertentangan dengan janji Biden untuk tidak mencampuri urusan hukum anaknya.