Menteri Pertahanan Korea Selatan Mundur dari Jabatan, Sempat Dorong Presiden Umumkan Darurat Militer

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Desember 2024. Pengunduran diri ini terjadi setelah kegagalan pelaksanaan darurat militer yang sempat diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan mendadak ini menuai kritik tajam dari publik dan parlemen Korea Selatan.

Darurat militer yang hanya berlangsung beberapa jam memicu keresahan, terutama setelah dugaan bahwa Menhan Kim menjadi dalang di balik pengusulan kebijakan tersebut. Situasi politik di Korea Selatan pun menjadi tidak stabil, dengan munculnya ancaman pemakzulan terhadap Presiden Yoon.

Sebagai pengganti, Presiden Yoon telah mencalonkan Choi Byung Huk, seorang jenderal bintang empat yang kini menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi. Berikut kronologi lengkap pengunduran Kim Yong Hyun yang kontroversial, dirangkum Liputan6, Kamis (5/12).

Pada Rabu, 4 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol secara tiba-tiba mengumumkan status darurat militer. Kebijakan ini diambil dengan alasan situasi keamanan nasional yang dianggap mengancam stabilitas negara. Namun, keputusan ini langsung menuai protes dari Majelis Nasional dan oposisi.

Beberapa jam setelah diumumkan, parlemen Korea Selatan mengadakan rapat mendadak untuk menolak status darurat militer. Penolakan ini akhirnya membuat Presiden Yoon mencabut kebijakan tersebut di hari yang sama, menciptakan kegaduhan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Darurat militer yang gagal ini bukan hanya memengaruhi stabilitas politik, tetapi juga memunculkan kritik keras terhadap Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun. Kim dituding sebagai sosok yang mengusulkan kebijakan tersebut kepada Presiden, meskipun situasi sebenarnya dinilai belum mendesak.

Setelah kegagalan darurat militer, Kim Yong Hyun menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam pernyataannya, Kim mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Ia dituding mendorong Presiden Yoon Suk Yeol untuk mengumumkan status kedaruratan militer ke masyarakat.

Pengunduran diri ini diterima oleh Presiden Yoon, yang segera mencalonkan pengganti untuk posisi Menteri Pertahanan. Dalam pernyataan resminya, Kim menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi memulihkan kepercayaan publik dan stabilitas politik di Korea Selatan.

Kim juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Korea Selatan atas ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan darurat militer. Pengunduran dirinya menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat meredakan ketegangan politik di negara tersebut.

Untuk menggantikan Kim Yong Hyun, Presiden Yoon menunjuk Choi Byung Huk sebagai calon Menteri Pertahanan baru. Choi adalah seorang pensiunan jenderal bintang empat yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan untuk Arab Saudi.

Pengangkatan Choi dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas di tubuh Kementerian Pertahanan. Pengalaman Choi di bidang militer dan diplomasi diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Choi juga dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan keamanan nasional di tengah situasi politik yang tidak stabil. Tugas utamanya adalah memperbaiki citra Kementerian Pertahanan serta memastikan kebijakan pertahanan Korea Selatan berjalan tanpa gangguan.

Kegagalan darurat militer ini memicu dampak politik yang signifikan, termasuk ancaman pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Oposisi utama, Partai Demokrat, telah mengajukan mosi pemakzulan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden yang dianggap tergesa-gesa.

Krisis ini juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan komunitas internasional. Banyak yang mempertanyakan arah kebijakan pertahanan dan keamanan Korea Selatan, terutama di tengah ancaman dari Korea Utara.

Pengunduran diri Kim Yong Hyun dan pengangkatan Choi Byung Huk diharapkan dapat meredakan ketegangan ini. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memulihkan stabilitas politik dan kepercayaan publik.

Krisis ini tidak hanya berdampak pada situasi domestik, tetapi juga memengaruhi hubungan internasional Korea Selatan. Negara-negara tetangga, termasuk Jepang dan Amerika Serikat, memantau situasi ini dengan cermat, mengingat pentingnya stabilitas Korea Selatan di kawasan Asia Timur.

Selain itu, kegagalan darurat militer juga memunculkan kekhawatiran di kalangan investor global. Ketidakpastian politik dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, yang menjadi salah satu pilar kekuatan Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan kini dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan citra internasionalnya. Upaya diplomasi yang intensif diperlukan untuk meyakinkan dunia bahwa negara tersebut tetap stabil dan siap menghadapi tantangan global.

Kim Yong Hyun mundur setelah kontroversi terkait darurat militer yang dianggap gagal.

Choi Byung Huk, seorang jenderal bintang empat, ditunjuk sebagai penggantinya.

Kegagalan ini memicu krisis politik, termasuk ancaman pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

Publik dan parlemen menolak kebijakan darurat militer, menciptakan tekanan besar terhadap pemerintah.

Menteri Pertahanan dituding sebagai pihak yang mengusulkan kebijakan tersebut kepada Presiden.