5 Kontroversi Donald Trump Usai Dilantik Jadi Presiden Amerika Serikat

Liputan6.com, Jakarta Donald Trump kembali dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan keduanya yang sudah dinanti-nantikan oleh pendukung sekaligus diwaspadai oleh para pengkritiknya. Dalam pidato pelantikannya, Trump mengisyaratkan arah kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya.

Sejak hari pertama masa jabatannya, Trump langsung mengambil langkah-langkah strategis yang menuai kontroversi. Kebijakan-kebijakan tersebut bukan hanya memengaruhi domestik, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada tatanan internasional. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan Trump yang dikenal tegas, berani, namun kerap memicu perdebatan global.

Dalam artikel ini, kami mengulas lima kontroversi terbesar yang dilakukan Trump setelah dilantik kembali menjadi Presiden. Mulai dari keputusan terkait WHO hingga kebijakan perdagangan yang tajam, berikut kronologi dan analisis langkah-langkahnya.

Pada hari pertama masa jabatannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini menuai protes dari banyak pihak karena dinilai dapat mengganggu kerja sama global dalam menangani isu kesehatan.

"Amerika Serikat menyadari penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2020 karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi COVID-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya," demikian pernyataan resmi gedung putih yang dikutip dari situs whitehouse.gov.

Trump menyatakan bahwa WHO terlalu dipengaruhi oleh China dan tidak transparan dalam menangani pandemi COVID-19. Ia juga mengkritik beban finansial yang ditanggung AS, yang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain.

Donald Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghapus kebijakan keberagaman gender di institusi pemerintah. Dalam pidato pelantikannya, ia menyatakan bahwa pemerintahannya hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam pidato pelantikannya di Gedung DPR AS, Trump mengatakan: "...mulai hari ini, selanjutnya akan menjadi kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat bahwa hanya ada dua jenis kelamin, pria dan wanita."

Langkah ini mendapat kecaman dari organisasi hak asasi manusia dan komunitas LGBTQ+. Mereka menilai kebijakan ini akan merugikan kelompok minoritas yang selama ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu, dokumen resmi seperti paspor juga akan kembali menggunakan sistem lama tanpa opsi gender ketiga.

Trump kembali menunjukkan sikap skeptisnya terhadap kerja sama internasional dengan menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris. Ia menyebut perjanjian tersebut tidak adil dan lebih menguntungkan negara-negara berkembang.

Menurut pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah, langkah ini menunjukkan fokus Trump untuk mendorong industrialisasi domestik. "Soal iklim, saya perhatikan kemarin itu Trump menggunakan kata kunci manufacturing country. Manufacturing country itu artinya menjadikan masyarakatnya menghasilkan produk. Bukan hanya sekedar membeli-beli lagi," kata Rezasyah. Namun, kebijakan ini dikhawatirkan akan meningkatkan polusi di masa depan.

Penarikan ini juga mempertegas sikap unilateralisme Trump dalam kebijakan luar negeri, yang bertentangan dengan semangat multilateralisme.

Salah satu langkah kontroversial lainnya adalah pengampunan yang diberikan Trump kepada lebih dari 1.500 pendukungnya yang terlibat dalam kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Mereka termasuk anggota kelompok ekstremis yang sebelumnya divonis karena konspirasi.

Trump menyebut pengampunan ini sebagai upaya untuk mengakhiri "ketidakadilan nasional." Namun, banyak pihak menilai langkah ini melemahkan supremasi hukum di AS.

Keputusan ini juga mengundang kritik dari Departemen Kehakiman yang telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait kerusuhan tersebut. Pengampunan ini dianggap sebagai pukulan telak bagi upaya penegakan hukum.

Trump mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif impor hingga 25% terhadap Meksiko dan Kanada. Langkah ini bertujuan untuk menekan kedua negara agar memberantas perdagangan narkoba dan memperketat pengawasan perbatasan.

Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekonomi domestik dan hubungan bilateral. Kanada, misalnya, menyatakan bahwa langkah tersebut akan mengancam perdagangan senilai lebih dari setengah triliun dolar per tahun.

Para ekonom memperingatkan bahwa kenaikan tarif ini bisa memicu perang dagang baru, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen di AS.

A: Trump mengklaim bahwa WHO tidak transparan dan terlalu dipengaruhi oleh China, serta menyebut AS menanggung beban finansial yang tidak proporsional.

A: Penarikan ini diperkirakan akan meningkatkan polusi domestik karena fokus Trump pada industrialisasi, sekaligus melemahkan kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim.

A: Kebijakan-kebijakan ini memicu kecaman dari banyak negara dan organisasi internasional, yang melihat langkah Trump sebagai bentuk unilateralisme.

A: Tidak, Trump menghapus kebijakan keberagaman gender di pemerintahan dan hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.