Deretan Kontroversial Djan Faridz, Mulai Tahun 2000 sudah Tersandung Kasus

Liputan6.com, Jakarta Nama Djan Faridz kembali mencuat setelah rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/1/2025) malam. Penggeledahan ini terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buron internasional.

Sebagai politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Jokowi, nama Djan Faridz telah lama dikenal publik. Namun, karier panjangnya diwarnai dengan sejumlah kontroversi besar.

Rekam jejak Djan Faridz tidak hanya mencakup perjalanan politik, tetapi juga kisah bisnis yang kerap menuai polemik. Dari renovasi pasar Tanah Abang hingga keterlibatan dalam pengelolaan Buddha Bar yang sempat memicu protes umat Buddha, ia terus menjadi sorotan. Belum lagi, dualisme kepemimpinan di tubuh PPP semakin mempertegas citra dirinya sebagai sosok yang kerap berada di tengah konflik.

Mulai dari tudingan korupsi pada awal 2000-an hingga kritik tajam terhadap mantan Menteri Agama Lukmah Hakim Saifuddin terkait toleransi Ramadan, nama Djan Faridz tampaknya selalu berada dalam lingkaran kontroversi. Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Kamis (23/1/2025), berikut sederet kontroversial Djan Faridz.

Pada tahun 2000, nama Djan Faridz muncul dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan tenaga listrik. Meski tudingan ini tidak berlanjut ke proses hukum, kasus tersebut menjadi catatan awal dari serangkaian kontroversi yang melibatkan dirinya.

Tidak lama setelah itu, ia kembali terseret dalam polemik renovasi pasar tekstil Tanah Abang pada 2004. Keputusannya saat itu dinilai kontroversial karena dianggap merugikan beberapa pedagang kecil. Namun, Djan Faridz membantah tudingan tersebut dengan menegaskan bahwa proyek itu bertujuan untuk modernisasi pasar tradisional.

Pada 2009, Djan Faridz kembali menjadi sorotan ketika pengelolaan tempat hiburan Buddha Bar miliknya memicu protes besar dari umat Buddha. Tempat hiburan ini dianggap melecehkan simbol agama Buddha, yang menyebabkan munculnya Forum Anti Buddha Bar (FABB).

Setelah serangkaian negosiasi, Djan Faridz akhirnya setuju untuk mengganti nama tempat tersebut demi menjaga harmoni umat beragama. Kasus ini menjadi salah satu pelajaran penting mengenai sensitivitas penggunaan simbol agama dalam bisnis hiburan. 

Sebagai tokoh PPP, Djan Faridz juga kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk pernyataan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2015 lalu. 

Salah satu kritik tajam muncul saat Lukman menyampaikan pendapat terkait toleransi Ramadan, yang menurut kubu Djan Faridz bertentangan dengan nilai-nilai PPP.

Kritik tersebut menjadi perdebatan publik, dengan sebagian pihak mendukung pernyataan Menag dan sebagian lainnya menganggapnya sebagai tindakan tidak arif.

Djan Faridz menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 2014 setelah terpilih melalui Muktamar Jakarta. Namun, pengangkatannya memicu konflik internal partai, mengingat Romahurmuziy alias Rommy juga terpilih sebagai ketua umum hasil Muktamar Surabaya yang sudah digelar lebih dulu.

Konflik ini berlarut hingga 2016 ketika Kementerian Hukum dan HAM menetapkan hasil Muktamar Bandung sebagai yang sah. Meski kalah di tingkat kasasi, kubu Djan Faridz tetap berjuang di jalur hukum, meski akhirnya menyerah pada 2018.

Dualisme ini memberikan dampak besar pada posisi PPP di peta politik nasional. Djan Faridz akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PPP dan digantikan oleh Humprey Djemat. Konflik ini menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan politiknya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Djan Faridz pada 22 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengusutan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku. 

Dalam penggeledahan tersebut, KPK membawa tiga koper yang berisi barang bukti penting. Meski Djan Faridz belum secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, keterlibatannya mulai diperbincangkan publik. Kasus ini semakin menarik perhatian karena Harun Masiku, sebagai buronan utama, hingga kini belum berhasil ditangkap.

Langkah KPK ini mempertegas komitmen penegakan hukum terhadap kasus suap yang telah mencoreng demokrasi Indonesia. Djan Faridz sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan tersebut.

Penggeledahan rumah Djan Faridz oleh KPK diduga terkait aliran dana dalam kasus suap Harun Masiku.

Djan Faridz dikenal karena keterlibatannya dalam konflik internal PPP, kasus Buddha Bar, dan tuduhan korupsi proyek listrik pada tahun 2000.

Konflik berakhir dengan mundurnya Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP pada 2018, yang mengakhiri dualisme kepemimpinan di partai tersebut.