Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto mundur diri dari Pilpres 2014. Pengamat LSI Adjie Alfaraby menilai, pernyataan mundur mantan Danjen Kopassus itu memicu konflik sosial.
Adjie mengatakan, jika semua pihak tetap mengambil jalan konstitusional untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, maka demokrasi Indonesia makin matang.
"Jika tidak dan terjadi konflik sosial, maka ini menjadi babak baru demokrasi Indonesia, yang akan makin terjal," ujar Adjie kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (21/7/2014).
"Dengan sikap ini, kita mengkhawatirkan kondisi politik dan demokrasi pasca-Pilpres. Proses ini akan menjadi tantangan perjalanan demokrasi kita," tegas Adjie.
Menurut Adjie, Prabowo harusnya menggunakan langkah hukum yang sudah diatur, yaitu menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun menyayangkan langkah tersebut tak diambil Prabowo.
"Ya sikap Prabowo ini sangat disayangkan. Jika memang ada dugaan kecurangan dan pelanggaran, harusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi," katanya.
KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2014 sore nanti sekitar pukul 16.00 WIB. Namun siang ini, capres nomor urut 1 Prabowo Subinto walk out atau keluar dari rapat pleno hasil rekapitulasi Pilpres 2014.
Dalam pernyataan sikapnya, Prabowo juga menyatakan mundur sebagai capres, karena merasa Pilpres 2014 tidak berjalan demokratis. Kendati, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu meminta semua pendukung dan relawannya tetap tenang dan tidak memicu kekerasan.
"Di atas landasan konstitusi di atas landasan hukum, di atas asas tidak menggunakan kekerasan apapun," ujar Prabowo di Rumah Polonia, Jakarta Timur, yang menjadi markas Koalisi Merah Putih itu, Selasa siang.
Baca juga:
Prabowo Mundur dari Proses Pilpres
Prabowo: Kami Menolak Pelaksanaan Pilpres 2014
Tolak Pilpres, Prabowo Minta Pendukung Tenang
Pengunduran Diri Prabowo Dinilai Picu Konflik
Prabowo harusnya menggunakan langkah hukum yang sudah diatur, yaitu menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Diperbarui 22 Jul 2014, 17:41 WIBDiterbitkan 22 Jul 2014, 17:41 WIB
"Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian serta penyimpangan di berbagai wilayah di Tanah Air diabaikan oleh KPU," Ujar Prabowo Subianto, (22/7/14) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hari Ini Sabtu 19 April 2025 Tanggal Berapa Hijriah? Cek Kalender Syawal 1446 H di Sini
Peringati Hari Kartini, Transjakarta, LRT, dan MRT Sediakan Pintu Khusus bagi Wanita
Ikon Batam Bukit Clara Batam Menuju Kenangan
Ilmuwan Temukan Bukti Kuat Kehidupan Alien di Planet Lain
Jumat Agung 2025, Benarkah Isa Al Masih Wafat? Simak Penjelasan Buya Yahya
Pramono Minta Pembangunan RSUD Cakung Selesai Tepat Waktu, Targetkan Beroperasi Akhir 2026
Ketika Hian Tjen, Barista Korea, dan Runner Up MasterChef Australia Disatukan dalam Kolaborasi Eksklusif Brand Mesin Kapsul Lokal
Warga Kota Bandung Diminta Laporkan Aksi Premanisme ke Nomor Ini
Keistimewaan Manchester United Menurut Gus Kautsar walau Puasa Gelar Lebih Satu Dekade
Kemacetan Horor di Pelabuhan Tanjung Priok, Pakar: Tanda Sistem Logistik Bermasalah
RUU Masyarakat Adat Mendesak Disahkan, Lindungi Hak Tradisional dan Wilayah Leluhur
Para Ilmuwan Rekam Cumi Kolosal Setelah 1 Abad Ditemukan