Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto mundur diri dari Pilpres 2014. Pengamat LSI Adjie Alfaraby menilai, pernyataan mundur mantan Danjen Kopassus itu memicu konflik sosial.
Adjie mengatakan, jika semua pihak tetap mengambil jalan konstitusional untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, maka demokrasi Indonesia makin matang.
"Jika tidak dan terjadi konflik sosial, maka ini menjadi babak baru demokrasi Indonesia, yang akan makin terjal," ujar Adjie kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (21/7/2014).
"Dengan sikap ini, kita mengkhawatirkan kondisi politik dan demokrasi pasca-Pilpres. Proses ini akan menjadi tantangan perjalanan demokrasi kita," tegas Adjie.
Menurut Adjie, Prabowo harusnya menggunakan langkah hukum yang sudah diatur, yaitu menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun menyayangkan langkah tersebut tak diambil Prabowo.
"Ya sikap Prabowo ini sangat disayangkan. Jika memang ada dugaan kecurangan dan pelanggaran, harusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi," katanya.
KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2014 sore nanti sekitar pukul 16.00 WIB. Namun siang ini, capres nomor urut 1 Prabowo Subinto walk out atau keluar dari rapat pleno hasil rekapitulasi Pilpres 2014.
Dalam pernyataan sikapnya, Prabowo juga menyatakan mundur sebagai capres, karena merasa Pilpres 2014 tidak berjalan demokratis. Kendati, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu meminta semua pendukung dan relawannya tetap tenang dan tidak memicu kekerasan.
"Di atas landasan konstitusi di atas landasan hukum, di atas asas tidak menggunakan kekerasan apapun," ujar Prabowo di Rumah Polonia, Jakarta Timur, yang menjadi markas Koalisi Merah Putih itu, Selasa siang.
Baca juga:
Prabowo Mundur dari Proses Pilpres
Prabowo: Kami Menolak Pelaksanaan Pilpres 2014
Tolak Pilpres, Prabowo Minta Pendukung Tenang
Pengunduran Diri Prabowo Dinilai Picu Konflik
Prabowo harusnya menggunakan langkah hukum yang sudah diatur, yaitu menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
diperbarui 22 Jul 2014, 17:41 WIBDiterbitkan 22 Jul 2014, 17:41 WIB
"Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian serta penyimpangan di berbagai wilayah di Tanah Air diabaikan oleh KPU," Ujar Prabowo Subianto, (22/7/14) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 Ramadan UpdateDahulukan Makan atau Sholat Dulu? Ini Jawaban Gus Baha
8 9 10
Berita Terbaru
Penyebab Kolesterol Tinggi di Usia Muda, Kenali Ciri-Ciri dan Cara Mencegahnya
VIDEO: KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto, Utang Paylater Warga Indonesia
Cekcok, Wanita Dibacok Kekasihnya di Rumah Kost Jaksel
Daftar Negara-Negara yang Memblokir Tiktok, Ini Alasannya
Dubes Zuhair al-Shun Serukan Solidaritas Internasional untuk Kemerdekaan Palestina
Bergabung dengan Ducati, Marc Marquez Optimis Bisa Raih Gelar ke-9 dan 10 di MotoGP 2025
Resep Sayur Asem Sederhana: Hidangan Tradisional yang Menyegarkan
Apa itu Rasio: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya
Arti Mimpi Buang Air Kecil: Makna dan Tafsir dari Berbagai Sudut Pandang
Gajah Liar yang Rusak Belasan Gubuk Warga di Lampung Akhirnya Kembali ke Habitatnya
Mengenal Ciri-Ciri Puisi Lama: Karakteristik dan Jenis-Jenisnya
Denny Landzaat, Calon Kandidat Asisten pelatih Timnas Indonesia yang Punya Latar Belakang Pelatihan yang Sama dengan Arne Slot