Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto mundur diri dari Pilpres 2014. Pengamat LSI Adjie Alfaraby menilai, pernyataan mundur mantan Danjen Kopassus itu memicu konflik sosial.
Adjie mengatakan, jika semua pihak tetap mengambil jalan konstitusional untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, maka demokrasi Indonesia makin matang.
"Jika tidak dan terjadi konflik sosial, maka ini menjadi babak baru demokrasi Indonesia, yang akan makin terjal," ujar Adjie kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (21/7/2014).
"Dengan sikap ini, kita mengkhawatirkan kondisi politik dan demokrasi pasca-Pilpres. Proses ini akan menjadi tantangan perjalanan demokrasi kita," tegas Adjie.
Menurut Adjie, Prabowo harusnya menggunakan langkah hukum yang sudah diatur, yaitu menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun menyayangkan langkah tersebut tak diambil Prabowo.
"Ya sikap Prabowo ini sangat disayangkan. Jika memang ada dugaan kecurangan dan pelanggaran, harusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi," katanya.
KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2014 sore nanti sekitar pukul 16.00 WIB. Namun siang ini, capres nomor urut 1 Prabowo Subinto walk out atau keluar dari rapat pleno hasil rekapitulasi Pilpres 2014.
Dalam pernyataan sikapnya, Prabowo juga menyatakan mundur sebagai capres, karena merasa Pilpres 2014 tidak berjalan demokratis. Kendati, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu meminta semua pendukung dan relawannya tetap tenang dan tidak memicu kekerasan.
"Di atas landasan konstitusi di atas landasan hukum, di atas asas tidak menggunakan kekerasan apapun," ujar Prabowo di Rumah Polonia, Jakarta Timur, yang menjadi markas Koalisi Merah Putih itu, Selasa siang.
Baca juga:
Prabowo Mundur dari Proses Pilpres
Prabowo: Kami Menolak Pelaksanaan Pilpres 2014
Tolak Pilpres, Prabowo Minta Pendukung Tenang
Pengunduran Diri Prabowo Dinilai Picu Konflik
Prabowo harusnya menggunakan langkah hukum yang sudah diatur, yaitu menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
diperbarui 22 Jul 2014, 17:41 WIBDiterbitkan 22 Jul 2014, 17:41 WIB
"Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian serta penyimpangan di berbagai wilayah di Tanah Air diabaikan oleh KPU," Ujar Prabowo Subianto, (22/7/14) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Agar Bisa Tidur Nyenyak: Panduan Lengkap Mengatasi Insomnia
Bakal Nyoblos Pilkada Jakarta di Cipete Selatan, Pramono Anung: Sudah 24 Tahun Gunakan Hak Suara di Sini
Zeda Salim Ungkap Kedekatannya dengan Ammar Zoni, Akui Pernah Jalin HTS
Mengenal Jenis Satuan Polisi, Tugas, dan Perannya dalam Masyarakat
12 Doa Bersyukur kepada Allah, Ungkapan Rasa Syukur atas Nikmat-Nya
Cara Agar Haid Cepat Selesai: 14 Metode Efektif dan Aman
Cara Agar Kulit Putih: 41 Tips Ampuh untuk Wajah dan Tubuh yang Cerah
Fakta Pipa Rokok Srigading yang Mengejutkan di Balik Keunikannya, Ini Ulasannya
Arti Mimpi Setir Mobil: Simbol Kendali dan Perjalanan Hidup
Arti Mimpi Melihat Pesawat Meledak yang Bikin Merinding: Makna dan Tafsir Lengkap
Cara Agar Gusi Bengkak Cepat Kempes: Panduan Lengkap Mengatasi Masalah Gusi
Mengenal Apa Itu Atmosfer Mulai dari Definisi, Fungsi, dan Lapisan-Lapisannya