Jokowi Heran Biaya Rapat Kementerian di RAPBN Capai Rp 18 T

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dirinya akan memotong anggaran rapat seluruh kementerian sebesar Rp 18 triliun yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Jokowi menilai anggaran rapat dengan jumlah tersebut terlalu besar dan sebagai bentuk pemborosan.

"Masa rapat segitu, itu rapat apa? Sampai 18 triliun. Ya ketinggian sekali, masa sampai segitu jumlahnya," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, (10/9/2014).

Menurut Jokowi, anggaran rapat dengan jumlah hingga Rp 18 triliun terlalu tinggi. Ia pun menilai semestinya biaya rapat kementerian dapat ditekan dan tidak perlu mengeluarkan dana yang besar.

"Ya rapat kan nggak perlu makan, nggak perlu minum, ngomong-ngomong saja. Tapi untuk urusan ini saya belum ngerti. Kalau belum ngerti saya nggak mau ngomong dulu," ucap dia.

Ia pun meminta agar rapat-rapat kementerian tidak dilakukan di hotel-hotel berbintang atau ruang pertemuan yang harus mengeluarkan biaya sewa yang mahal. "Sekarang saya tanya, kementerian ada ruangan nggak? Lah iya, sudah. Rapat ya di kantor, di mana lagi?" kata Jokowi.

Jokowi pun mengungkapkan, di masa pemerintahannya nanti dirinya akan banyak memangkas anggaran yang dirasa menjadi sumber pemborosan. Beberapa mata anggaran yang disebut Jokowi yaitu biaya perjalanan dinas dan anggaran rapat kementerian.

"Itu saya rasa yang akan dipotong ya dana-dana seperti itu, anggaran rapat, perjalanan dinas. Hal-hal seperti itu yang perlu diefisienkan. Apalagi cash flow kita dalam kondisi berat, memang harus dilihat secara detail kalau mau menganggarkan seperti itu, sesuatu harus dilihat secara detail. Sehingga bisa terlihat logis atau tidak logis. Nalar atau nggak nalar," ujar Jokowi.‎
‎
Sebelumnya, Tim Transisi Jokowi-JK yang telah membedah RAPBN 2015 menemukan beberapa mata anggaran yang dinilai menjadi sumber pemborosan. Di antaranya anggaran rapat kementerian dan instansi yang jumlahnya sebesar Rp 18,1 triliun dan biaya perjalanan dinas kementerian yang jumlahnya mencapai Rp 15,5 triliun.‎

"2 Pos itu menyumbang pemborosan anggaran sampai Rp 33,6 triliun," ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto. ‎(Ans)