Pengamat: Jokowi Termakan Kata-katanya Sendiri

Menurut Pangi, komunikasi politik harus terus dibangun PDIP sebelum pelantikan Jokowi.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 03 Okt 2014, 14:10 WIB
Diterbitkan 03 Okt 2014, 14:10 WIB
Jokowi-JK
Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla adakan jumpa pers di Rumah Transisi, Jakarta (15/9/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi diminta menarik 1 partai lagi dari Koalisi Merah Putih (KMP). Sehingga Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung Jokowi-JK, bisa lebih kuat di parlemen.

"Nggak ada solusi, kecuali menyakinkan partai PPP, PAN atau pun Demokrat, karena Gerindra dan PKS tidak akan mungkin. Nggak ada solusi kecuali meyakinkan partai di KMP," ujiar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (3/10/2014).

Apa pun partainya, lanjut Pangi, salah satu partai Koalisi Merah Putih (KMP) harus bisa bergabung, sehingga nggak perlu walk out lagi saat paripurna di parlemen. "Kalau kemudian 50 plus 1 sudah terpenuhi, begitu voting setiap pengesahan atau pengambilan keputusan politik selalu berpotensi menang."

"Sehingga Koalisi Jokowi betul-betul hebat, alias nggak kalah melulu dalam urusan voting," sambung Pangi.

Menurut Pangi, komunikasi politik harus terus dibangun PDIP sebelum pelantikan Jokowi. Sulitnya mantan Walikota Solo ini menambah teman koalisi akibat terjebak koalisi ramping.

"Jokowi termakan kata-katanya sendiri, seperti wacana koalisi tanpa syarat atau koalisi tanpa bagi-bagi kekuasaan, koalisi ramping dan seterusnya. Pada akhirnya Jokowi ditaklukkan oleh realitas politik," kata dia.

"Berpolitik tetap dalam rangka pembicaraan, siapa, dapat apa dan bagaimana. Ketika ada tawaran yang menggiurkan dari Koalisi Indonesia Hebat saya rasa PPP, PAN akan berminat bergabung pada Koalisi Indonesia Hebat," tegas pria yang disapa Ipang itu.

Menurut dosen Ilmu Politik itu, hegemoni yang kini dibentuk Koalisi Merah Putih, bukan sekadar menjadi penyeimbang. Tetapi lebih terhadap indikasi saling jegal yang bisa menciptakan ketidakstabilan politik dan kegaduhan politik.

"Aksi saling jegal pun sudah ada tanda-tandanya. Tradisi oposisi atau kekuatan penyeimbang sebetulnya tidak ada masalah. Sebetulnya yang jadi soal kalau terbisik keinginan untuk membatalkan dan menjegal program pemerintahan. Sikap  semacam ini tak baik dipertahankan," tandas Ipang. (Yus)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya