Liputan6.com, Jakarta - Dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen serta disahkannya UU Pilkada terus mengundang kritik dari sebagian kalangan masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo merasa serangkaian kritik yang dilayangkan masyarakat terlalu menyudutkan Koalisi Merah Putih yang menaungi partainya.
"KMP ini disalahkan terus, terlalu sering disudutkan hingga sudah seperti penjahat. Banyak orang mengatakan KMP rakus, arogan dan merampok hak rakyat," ujar Drajad saat menjadi pembicara dalam diskusi lepas bertajuk Prediksi Ekonomi di Tengah Polarisasi Politik Nasional, di Jakarta, Sabtu (11/10/2014.
Drajad Wibowo menjelaskan, soal UU Pilkada, demokrasi tidak berarti rakyat harus memilih langsung. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga telah menerapkan sistem pemilihan tersebut.
Sejauh ini, Drajad menilai, beberapa pihak membuat kubu politik seolah benar-benar terbelah antara eksekutif yang digenggam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan legislatif yang didominasi KMP. Padahal, menurutnya, dinamika pembelahan politik saat ini tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.
Lagipula, dia mengatakan, KMP tidak pernah ikut campur mengenai susunan kabinet di pemerintahan Jokowi.
"Pembelahan ini jangan dianggap sebagai perang untuk terus berbenturan. Kalaupun menjadi persaingan, tentu harus menjadi persaingan sehat dengan kerja sama membangun masyarakat di dalamnya," kata Drajad.
Dia berharap, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat dapat berbagi tugas serta menjalankan peran sebaik-baiknya di pemerintahan. Dengan begitu, tensi politik yang tengah memanas di Tanah Air sedikitnya dapat diredam. (Riz)