DPRD Jateng Soroti Kenaikan Harga Barang Pokok, Usulkan Penganekaragaman Pangan

Liputan6.com, Jateng - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menyoroti adanya peningkatan harga pada barang pokok. Melihat, beberapa komoditas bahan pokok saat ini mengalami kenaikan harga sehingga cukup memberatkan masyarakat. Dari kondisi itu, dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk menekan lonjakan harga tersebut.

Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat menjadi narasumber dalam dialog di Pemalang pada akhir pekan ini. Pada kesempatan itu, ia menilai hal tersebut bertujuan untuk mengontrol kondisi harga komoditi pangan di pasar tidak fluktuatif. 

“Ya, pemerintah di sini harus hadir untuk selalu mengontrol perkembangan harga, baik kebutuhan pokok masyarakat maupun harga pupuk, untuk proses produksi petani. Akhir-akhir ini kan harga bahan pokok cukup melejit. Nah, dinas terkait harus rajin-rajin mengontrol perkembangan itu di lapangan,” kata politikus PKB itu.

Sependapat, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sofwan Sumadi sangat setuju apabila Pemerintah Daerah turut andil mengontrol perkembangan harga kebutuhan pokok sehingga perkembangannya bisa terpantau oleh masyarakat luas. Beberapa informasi yang didapatnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pemalang dan sekitarnya, bahwa harga minyak goreng masih belum bisa terjangkau oleh masyarakat.

“Beberapa informasi dari masyarakat disampaikan ke kami, bahwa harga minyak goreng masih tinggi. Kami sebagai wakil rakyat menjalankan tupoksi untuk melakukan pengawasan dan tentunya terus-menerus akan selalu memantau dan memberikan usulan kepada dinas terkait. Sehingga, menjelang bulan Ramadan ke depan harga tersebut bisa lebih dijangkau oleh masyarakat,” tutur legislator dari Fraksi PAN itu.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Ahmad Ridwan mengungkapkan, sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia, Jateng masih cukup optimis terhadap ketersediaan pangan. Namun, masyarakat diharapkan dapat berinovasi untuk mengganti beras dengan pemanfaatan hasil pangan lokal sebagai bahan makanan pokok. Hal tersebut dinilai lebih bermanfaat untuk peningkatan produksi.

“Sampai sekarang budaya kita masih sama yaitu menggunakan beras. Padahal, beberapa daerah justru memiliki produk olahan bahan pokok selain dari padi namun masih belum optimal. Semoga masyarakat bisa mengubah budaya dan kebiasaan dengan berinovasi atau melakukan diversifikasi konsumsi pangan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Diversifikasi konsumsi pangan yang dimaksud, lanjut dia, merupakan salah satu program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja.

Di samping itu, masyarakat dapat terdorong untuk mengonsumsi jenis bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi.

“Di sini, diversifikasi dimaksudkan agar masyarakat bisa mengganti nasi dengan produk lainnya misalkan dari ketela pohon, ketela rambat, sagu, kentang, dan jenis lainnya. Supaya bisa mengubah pola yang selama ini ‘kalau belum makan nasi, berarti belum makan’, begitu,” tutup Ridwan.