Indonesia Jadi Tuan Rumah COP-4 Konvensi Minamata, Bakal Bahas Dana Penanganan Limbah Merkuri di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menjadi tuan rumah dalam acara The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP-4) Konvensi Minamata. Konvensi ini merupakan bagian dari upaya Indonesia mengatasi merkuri.

"Konvensi ini tujuannya adalah melindungi kesehatan manusia, keselamatan lingkungan dari emisi lepasan merkuri," ujar Rosa Vivien Ratnawati, Presiden COP-4 Konvensi Minamata, dalam media briefing Road To COP-4 Minamata Convention on Mercury, Selasa, 26 Oktober 2021.

Konvensi Minamata akan diikuti oleh 135 negara di dunia. Pencemaran besar-besaran yang terjadi pada 1950 di Jepang menjadi cikal bakal pertemuan ini.

Konvensi pada tahun ini akan digelar dua tahap, yaitu COP-4.1 yang akan diadakan pada 1--5 November 2021 dan COP-4.2 pada Maret 2022 mendatang. Pertemuan pertama akan diadakan secara online, sementara pertemuan kedua direncanakan secara offline. "Pihak Indonesia merencanakan untuk COP-4.2 akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 21-25 Maret 2022," ujar Vivien.

Pada pertemuan COP-4.1 akan dibahas tentang anggaran program tahun 2022-2023. Selanjutnya, mereka juga akan membahas mekanisme pendanaan GEF (Global Environment Facility) bagi negara yang membutuhkan dana untuk pengelolaan merkuri.

Dalam pertemuan ini juga akan disampaikan draf pedoman pengisian National Reporting yang harus diisi oleh 135 negara. Draf ini untuk mengetahui aturan, pelaksanaan, dan penghapusan merkuri di negara masing-masing.

"Yang paling susah ini, membahas effectiveness evaluation, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Konvensi Minamata," ujar Vivien.

Vivien yang juga menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3), KLHK mengatakan, setiap negara memiliki kepentingan dan kendalanya tersendiri. Setiap kali membahas indikator permasalahan sering belum satu tujuan. Meski begitu, mereka tetap akan menetapkan tanggal penyelenggaraan COP-4.2 dan COP-5.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pertemuan COP-4.2 diusulkan untuk membahas beberapa isu antara lain, penambahan peraturan tentang penggunaan bahan tambahan merkuri sebagai produk yang harus dilarang, penambahan peraturan untuk proses yang menggunakan merkuri (biasanya industri manufaktur), serta pedoman penyusunan national action plan pada sektor pertambangan emas skala kecil.

Muhsin Syihab, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga, mengatakan latar belakang dari konvensi ini salah satunya mengenai perdagangan ilegal merkuri merupakan ancaman terhadap kesehatan, terutama kesehatan anak-anak dan perempuan.

"Penggunaan merkuri yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan cacat pada janin, menusia, bahkan kematian. Selain itu, dapat mengancam lingkungan hidup," ujar Muhsin.

Muhsin menambahkan bahwa perdagangan ilegal merkuri masih saja terjadi, termasuk di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Umumnya, perdagangan ini ada di negara-negara berkembang dan terjadi secara lintas batas sehingga, perlu adanya kerja sama internasional.

Dalam COP-4 Konvensi Minamata, pemerintah Indonesia ingin mencapai empat hal, yakni kontribusi Indonesia dalam mempertegas komitmen untuk upaya pengurangan dan penghapusan merkuri dan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani merkuri. Selanjutnya, sebagai wujud pengakuan dunia internasional dan mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam lingkungan hidup secara global.

Secara langsung, konvensi ini dapat bermanfaat dalam mendongkrak perekonomian Bali dan sekitarnya sebagai bagian dari program pemulihan perekonomian nasional serta meningkatkan dukungan internasional terhadap pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia.

"Kita ingin mengirim pesan yang kuat kepada masyarakat internasional bahwa diplomasi lingkungan hidup kita bekerja dengan baik, tidak hanya bagi sesama negara berkembang bahkan kepada negara maju," kata Muhsin.

"Keberhasilan kesuksesan COP-4 menjadi parameter utama terhadap kondisi yang kondusif terhadap pergerakan ekonomi kita. Mengirim sinyal yang kuat kepada masyarakat yang luas bahwa Indonesia is open for business now," imbuh dia.  (Gabriella Ajeng Larasati)