Tolak Digusur, Puluhan Warga Rawa Buaya Demo di Kantor Transisi

Lokasi yang akan digusur itu bakal menjadi jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Daan Mogot.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 29 Agu 2014, 11:32 WIB
Diterbitkan 29 Agu 2014, 11:32 WIB
rumah transisi
(Liputan6.com/Silvanus Alvin)

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Transisi Jokowi-JK tidak pernah sepi dari kunjungan masyarakat. Kali ini puluhan Warga Rawa Buaya yang tinggal di pinggiran Kali Mokervaart, Cengkareng, datang untuk meminta bantuan ke Presiden terpilih Jokowi yang saat ini masih berstatus Gubernur DKI Jakarta.

"Demo kita kali ini terkait dengan rencana penggusuran yang akan dilakukan kepada warga Mokervaart dan tidak adanya keterbukaan publik mengenai rencana penggusuran," jelas perwakilan warga dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Ignatius Agung di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).

Tampak belasan warga datang dan memberikan aspirasinya dengan menggunakan pengeras suara. Kedatangan mereka pun langsung membuat 7 paspampres bersiaga. Mereka langsung menutup pagar dan berdiri di depannya.

Ignatius menjelaskan, terdapat 40 kepala keluarga di daerah yang akan digusur. Ia menggarisbawahi cara pemerintah yang semena-mena melakukan pembongkaran tanpa prosedur jelas.

"Warga ini ada sertifikat hak milik. Ahok pernah statement punya sertifikat nggak bakal digusur. Kok sekarang malah mau digusur?" ujar dia.

Ignatius mengakui kehadirannya ke Kantor Transisi memang kurang tepat. Ia juga mengatakan belum mencoba menyampaikan keluhannya ke Balaikota. Namun, mereka beralasan waktu sudah mendesak karena besok akan digusur.

"Lurah bilang akan lakukan penggusuran paksa 3 hari lagi. Surat itu sudah dikirim sejak 2 hari kemarin dan besok bakal digusur," terang dia.

Lokasi yang akan digusur itu bakal menjadi jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Daan Mogot. Pembangunan tersebut menggunakan paham Fasos dan Fasum dari 12 pengembang.

"Sampai saat ini tanah warga tersebut belum dibebaskan oleh pengembang dan sudah diserahkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di sisi lain, Pemprov DKI tidak mau menyelesaikan persoalan yang rumit atau terima beres," tandas Ignatius.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya