LSI: Pemilih Koalisi Merah Putih Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Keinginan Koalisi Merah Putih untuk segera mengesahkan RUU Pilkada sudah tak terbendung lagi. Tapi, keinginan itu justru bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, khususnya pemilih parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, lebih dari 75% konstituen atau pemilih parpol Koalisi Merah Putih menginginkan kepala daerah dipilih langsung, bukan melalui DPRD seperti yang diinginkan koalisi.

Seluruh pemilih parpol koalisi tidak ada yang menginginkan kepala daerah dipilih DPRD. "Seluruh pemilih memilih pilkada langsung. Golkar 81,20%, Demokrat 80,77%, Gerindra 82,55%, PKS 80,23%,  PAN 85,11%, PPP 76,66% dan PBB 87,65%," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantor LSI, Selasa (9/9/2014).

Melihat hasil survei ini, tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan Koalisi Merah Putih di parlemen. Sehingga bisa disebutkan, ada keinginan berbeda antara masyarakat pemilih dengan politisi di senayan.

"Mayoritas fraksi di DPR setuju kepala daerah dipilih DPRD, justru sebaliknya mayoritas konstituen partai menolak. Mereka mendukung pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Tak ada satu pun konstituen partai yang mayoritas pemilih mendukung pilkada dilakukan DPRD," tutup Adjie.

Survei dilakukan dengan menggunakan quick poll dengan metode multistage random sampling. Survei melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,9%. Survei dilakukan pada 5-7 September 2014 di seluruh provinsi di Indonesia. (Ein)