Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dengan memecat beberapa kader dengan alasan berbeda sikap politik kembali dikritik oleh kadernya sendiri.
Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP Partai Golkar Ridwan Mukti bahkan menyindir, jika pemecatan tersebut merupakan tindakan tidak demokratis yang sama dengan aksi pembunuhan.
"Pemecatan itu pembunuhan, pecat-memecat itu bukan lagi permusuhan, harus jadi introspeksi," kata Ridwan dalam sebuah diskusi di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (7/11/2014).
Ridwan yang juga Bupati Musirawas, Sumatera Selatan itu juga menyebut, saat menyuruh orang untuk berlaku demokratis memang lebih mudah ketimbang bertindak secara demokratis.
"Ketika ke orang lain minta demokratis, tapi ke kita sendiri bagaimanapun diakal-akalin," tandas Ridwan.
Partai Golkar secara resmi memecat tiga kadernya karena mendukung pasangan Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden beberapa waktu lalu.
Ketiganya adalah anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah. Dalam Pilpres 2014, Partai Golkar memutuskan untuk mendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Advertisement
Ketiga kader yang dipecat tersebut lantas melayangkan gugatan perdata kepada Ical dan menuntut ganti rugi senilai Rp 1 triliun. (Yus)