Eva PDIP Akui 'Kartu Sakti' Jokowi Kurang Koordinasi Internal

Liputan6.com, Jakarta - Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi pada pekan kemarin menimbulkan polemik. Polemik terjadi lantaran Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut tiga 'Kartu Sakti' Jokowi itu dibiayai melalui CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menanggapi hal itu, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan tak memungkiri adanya 'blunder' yang dilakukan Menteri Kabinet Kerja Jokowi perihal pendanaan dari ketiga 'Kartu Sakti' Jokowi.

"Memang problemnya agak blunder terkait penyampaian komunikasi yang dikeluarkan (para pemangku kepentingan) yang tidak dijahit dengan bagus," kata Eva dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).

Selain perbedaan pernyataan mengenai pembiayaan ketiga 'Kartu Sakti' Jokowi, kata Eva, permasalahan juga muncul akibat kurangnya sosialisasi sebelum peluncuran KIS, KIP, dan KKS itu.

"Problemnya adalah kurangnya sosialisasi dan koordinasi internal yang seharusnya satu pintu yang statemen, kurang jahitnya saja," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno terlebih dahulu menyebut dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Sehingga menurut Pratikno, tidak perlu dibahas dengan DPR. Sedangkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika anggaran untuk tiga kartu itu berasal dari pos anggaran yang berada di APBN.