Keanehan Peluncuran 'Kartu Sakti' Jokowi Versi PKS

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsy mempertanyakan peluncuran 'kartu sakti' Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang diperuntukan bagi jutaan rakyat miskin. Karena disaat DPR sedang mengalami kisruh adanya dualisme, dia merasa heran dengan siapa pemerintah dapat memutuskan untuk meluncurkan kartu tersebut.

Karena menurutnya, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan penggunaan anggaran negara (APBN) itu harus sepengetahuan DPR sebagai mitra kerja dari eksekutif.

"Saya merasa heran, dari mana pos anggarannya diperoleh, sedangkan para menteri Jokowi belum ada yang rapat dengan DPR. Semua anggaran yang digunakan dari APBN kan harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR," kata Aboe Bakar di Jakarta, Rabu (5/10/2014).

"Apalagi program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, ini kan bukan angka yang main-main," sambung dia.

Ketua DPP PKS ini pun mengaku semakin bingung, ketika ada salah satu menteri Presiden Jokowi yang menyebutkan, jika sudah ada posting anggarannya untuk peluncuran 'kartu sakti' yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu tersebut.

"Lha ini dapatnya (anggaran) dari mana dan kapan di bahas dengan DPR. Hal aneh lainnya adalah mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan. Kok bisa hanya dalam 2 pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat? Bukankah penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahil direncanakan dan dieksekusi hanya dalam 2 pekan," beber Aboe Bakar.

Selain itu, Aboe Bakar mempertanyakan, siapakah operatornya di balik peluncuran 'kartu sakti' tersebut dan bagaimana mekanisme pengadaannya. Sebab menurutnya, pengadaan kartu dan lain sebagainya itu harus dilakukan dengan mekanisme tender.

Dia melanjutkan, untuk program sebesar ini tidak bisa digunakan mekanisme penunjukan langsung, dan sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu 2 pekan saja. "Saya berharap pemerintah menjelaskan berbagai persoalan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi keuangan negara," ketus dia.

Namun demikian, terlepas dari semua keanehan serta kontroversi yang dia nilai, dirinya sangat mengapresiasi kerja dari pemerintahan Jokowi-JK yang merealisasikan janji kampanye di Pilpres dengan memberikan pelayanan serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

"Ini adalah program dengan rekor tercepat yang pernah direalisasikan pemerintah. Dalam 2 pekan setelah pelantikan, Presiden telah merealisasikan janji kampanyenya untuk menerbitkan tiga kartu tersebut dan itu patut di apresiasi meskipun terlepas begitu kontroversial," tandas Aboe Bakar. (Mut)