Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Djan Faridz Tegaskan PPP Tetap di KMP Setelah Putusan PTUN

Djan Faridz meminta dengan adanya putusan PTUN yang menunda keputusan Menteri Hukum dan HAM, semua elit PPP segera islah.

oleh Moch Harun Syah diperbarui 09 Nov 2014, 14:52 WIB

Diterbitkan 09 Nov 2014, 14:52 WIB

Menpera Djan Faridz

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menggelar hajatan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Selain untuk memperkenalkan anggota kepengurusan yang baru, dia juga mengaku tengah mensosialisasikan soal gugatannya kepada Kemenkumham yang dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mantan Menteri Perumahan Rakya itu juga menegaskan, partai berlambang Ka'bah itu akan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sementara ini tetap di KMP, berdasarkan keputusan muktamar," kata Djan di acara silaturahmi DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2014).

Sebelumnya, Ketum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, memutuskan untuk memindahkan dukungan yang mulanya tergabung dalam Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat setelah Romi terpilih sebagai nakhoda partai yang identik dengan warna hijau tersebut

Djan meminta, dengan adanya putusan PTUN yang menunda keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang Surat Keputusan kepengurusan PPP yang diketuai Romahurmuziy atau Romi, agar semua elit PPP untuk segera islah.

"Ke depan harapannya para pihak itu bisa menyadari bahwa partai dan umat dibalik yang diwakili partai adalah di atas segala-galanya. Sehingga mereka itu, berfikiran sejuk untuk mikir umat, jangan pikirkan masalah pribadi," pungkas Djan.

Diketahui, PTUN mengabulkan gugatan yang dilayangkan kuasa hukum PPP hasil Muktamar Jakarta untuk menunda pelaksanaan keputusan Menkumham. Dengan begitu, keputusan Menkumham No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan belum dapat dilaksanakan.

Menkumham Yasonna Laoly telah menandatangani Surat Keputusan soal Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP).

Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 menyatakan, telah terjadi perubahan kepengurusan DPP PPP. Dengan demikian, kepengurusan SDA telah berakhir dan kini dipegang oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (Sun)